"Ketika kami mengumumkan dana kampanye, kemudian ada gambar Pak Jokowi dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran dan harus melalui proses Bawaslu," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (29/11).
Hal tersebut, lanjut Hasto, menghambat proses sosialisasi rekening dana kampanye dengan melibatkan partisipasi publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasto menyarankan agar KPU dapat menyusun langkah-langkah yang mengedepankan akuntabilitas, transparansi, dan penggalangan dana publik.
"Maka dari itu, kami menahan diri dalam sosialisasi rekening dana kampanye. Sosialisasi kampanye tanpa gambar pasangan calon nomor urut 01 menjadi sia-sia," ucap Hasto. (din/asr)