Sering Berubah, Kebijakan Publik Jokowi Dinilai Tak Konsisten

CNN Indonesia | Selasa, 04/12/2018 21:26 WIB
Sering Berubah, Kebijakan Publik Jokowi Dinilai Tak Konsisten Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat Politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menyoroti masalah komunikasi dalam kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo. Pemerintah dianggap tidak konsisten dalam mengomunikasikan kebijakan yang diterbitkannya.

Demikian dikatakan Hendri dalam diskusi Topic of The Week bertajuk 'Carut Marut Komunikasi Kebijakan Jokowi: Konsistensi, Inkonsistensi dan Ambivalensi' yang digelar di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12).

"Saya heran kebijakan di era Jokowi tak konsisten. Banyak kebijakan yang cepat berubah hanya dalam waktu singkat," ujarnya.


Dia menyebut, dari kebijakan-kebijakan yang diterbitkan, masyarakat hanya 'diajarkan' untuk bersabar oleh Jokowi. Sebab, ternyata tahu-tahu kebijakan itu bisa berubah dalam waktu cepat.

"Kalau ada kebijakan kita disuruh sabar dulu, jangan buru-buru direspons. Karena tiba-tiba bisa dicabut lagi," ujarnya.


Salah satu contoh kebijakan Jokowi yang berubah, yakni Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Usai diterbitkan beberapa hari paket kebijakan itu sempat ditunda karena diprotes pengusaha.

Jika seperti ini, Hendra memperkirakan Jokowi bakal kesulitan di Pilpres 2019. Apalagi banyak relawannya di Pilpres 2014 kini sibuk duduk sebagai komisaris. Alhasil Jokowi tak bisa mengharapkan relawan berjuang optimal di pilpres tahun depan.

"Banyak relawannya yang sudah menduduki jabatan tertentu. Sehingga sulit mengharapkan relawan untuk berjuang optimal di Pilpres 2019," ujarnya.

Atas dasar itu muncul 'serangan' dari Jokowi melalui verbal dengan penggunaan diksi 'sontoloyo' dan 'genderuwo'. Serangan itu, kata Hendro, bukan tanpa sebab, mengingat relawannya sudah banyak yang meninggalkan Jokowi karena sibuk dengan urusannya masing-masing.

"2014 Pak Jokowi memiliki relawan yang sedemikian banyak yang bisa diandalkan untuk meraih suara. Nah kalau 2019 ini kan relawannya banyak yang sudah menjadi komisaris jadi memang beliau sulit juga mengharapkan relawan itu," kata Hendri.


Tak hanya itu, sosok Jusuf Kalla juga memberi andil dan pengaruh besar terkait sikap Jokowi. JK dinilainya berbeda dengan Ma'ruf Amin yang kini menjadi cawapres Jokowi.

Pada 2014, JK dianggap mampu memberi nasihat dan masukan kepada Jokowi. Sementara di Pilpres 2019, kemampuan Ma'ruf untuk menyampaikan isu justru masih diragukan. Bahkan, kata dia, Jokowi kali ini seolah sedang bertarung sendiri mempertahankan prestasinya.

"Di 2014 dia punya JK. Mungkin dia agak kesal juga kok saya bertarung sendiri ini. Kenapa dia attacking. Karena dia harus melindungi prestasinya," kata dia. (tst/osc)