Jokowi Respons Kecemasan Prabowo soal Korupsi Stadium 4
CNN Indonesia
Selasa, 04 Des 2018 14:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengklaim indeks pemberantasan korupsi (IPK) Indonesia terus membaik dari waktu ke waktu. Hal tersebut, katanya, seiring dengan upaya pemerintah untuk terus mencegah tindakan koruptif para pejabat di level birokrasi.
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Jokowi mengatakan hal tersebut dengan merujuk indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International. Lembaga nonpemerintah yang berbasis di Jerman itu mencatat skor IPK Indonesia meloncat tajam dari 20 pada 1998 silam menjadi ke skor 37 dari total nilai 100 pada tahun kemarin.
"Skor kita dari yang terjelek se-ASEAN, sekarang naik menjadi ke angka 37 dan ini patut disyukuri. Jangan sampai ada yang bilang korupsi kita stadium 4, tidak ada. Memang banyak yang kita perlu perbaiki dan benahi, tapi ada peningkatan seperti itu kita tidak boleh tutup mata," kata Jokowi.
Pernyataan Jokowi tersebut secara tidak langsung menjawab klaim pesaingnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, yang menyatakan Indonesia sudah masuk kategori darurat korupsi. Indikatornya adalah sejumlah pemangku pemerintahan dari mulai pejabat negara, menteri, hingga anggota dewan yang terciduk KPK. Prabowo menganggap korupsi di Indonesia ibarat kanker ganas.
"Isu utama di Indonesia saat ini adalah maraknya perilaku korup. Korupsi di sana (Indonesia) saya melihatnya sudah seperti kanker stadium 4," kata Prabowo saat menjadi pembicara di acara The World in 2019 Gala Dinner di Singapura, pada Selasa (27/11).
Pada pemeringkatan IPK oleh Transparency International, Indonesia ada di urutan 96 sama dengan Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia.
Jokowi mengatakan, prestasi IPK Indonesia itu patut disyukuri. Apalagi ia menilai kenaikan ini merupakan yang tertinggi di dunia. Setelah ini, Jokowi berharap tak ada pihak lagi yang menyebut tingkat korupsi di Indonesia sudah dalam tahap kronis.
Semakin tinggi skor IPK itu menunjukkan tingkat kemungkinan negara tersebut bersih dari korupsi. Perhitungan IPK itu telah digelar Transparency International sejak 1995 silam dan ada 180 negara yang disurvei termasuk Indonesia.
Sebelumnya, pada 27 November lalu, Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto
Birokrasi ruwet
Dalam Harkodia 2018, Jokowi mengatakan pemangkasan birokrasi bisa memupus celah terjadinya kasus suap dan korupsi di Indonesia. Menurut mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu, salah satu motivasi terjadinya suap adalah keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang pemerintah yang cepat. Namun, hal itu terhalang oleh birokrasi yang lamban.
"Jika sistem pelayanan sederhana, cepat dan transparan, maka tidak ada relevansi untuk melakukan suap. Yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan. Karena pengusaha ingin cepat, satu-satunya jalan ya suap," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, kasus suap utamanya marak terjadi pada dunia usaha ketika berhadapan dengan birokrasi. Tak heran, sambung pria yang meniti karier sebagai pengusaha mebel, kasus suap dalam nilai jumbo sering dilakukan antara korporasi dan pemerintah.
Tak berhenti di perizinan berusaha, praktik suap pun marak terjadi di kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke keuangan daerah. Ini disebutnya sebagai imbas dari pengambilan kebijakan yang tidak transparan.
Jokowi menyatakan andai birokrasi terbilang cepat dan transparan, maka tak akan ada pihak lagi yang termotivasi untuk melakukan tindakan suap.
Selain itu, ketika birokrasi lamban, kata Jokowi, Indonesia malah bisa kalah bersaing dengan negara-negara lain.
"Jika proses pengambilan kebijakan bersifat transparan dan partisipatif dengan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tidak ada relevansinya lagi untuk melakukan suap," papar dia.
Oleh karenanya, ia selalu tak segan meminta pemerintah daerah untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Di samping itu, ia kerap meminta pemerintah daerah untuk tidak membuat regulasi yang bisa menjebak masyarakat untuk melakukan tindakan suap.
Namun, di sisi lain, pemerintah pusat juga tak boleh berhenti melakukan pencegahan terhadap korupsi. Sebagai contoh, ia telah menerbitkan dua beleid yang terkait pencegahan korupsi di tahun ini.
Pertama, adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kemudian, terdapat pula Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Dan ada beberapa inovasi berbasis teknologi yang kami lakukan, seperti penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning yang merupakan upaya pencegahan korupsi," pungkasnya.
(glh/kid)
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (4/12).
Jokowi mengatakan hal tersebut dengan merujuk indeks persepsi korupsi yang dirilis Transparency International. Lembaga nonpemerintah yang berbasis di Jerman itu mencatat skor IPK Indonesia meloncat tajam dari 20 pada 1998 silam menjadi ke skor 37 dari total nilai 100 pada tahun kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Jokowi tersebut secara tidak langsung menjawab klaim pesaingnya di Pilpres 2019, Prabowo Subianto, yang menyatakan Indonesia sudah masuk kategori darurat korupsi. Indikatornya adalah sejumlah pemangku pemerintahan dari mulai pejabat negara, menteri, hingga anggota dewan yang terciduk KPK. Prabowo menganggap korupsi di Indonesia ibarat kanker ganas.
Pada pemeringkatan IPK oleh Transparency International, Indonesia ada di urutan 96 sama dengan Brasil, Kolombia, Panama, Peru, Thailand, dan Zambia.
Jokowi mengatakan, prestasi IPK Indonesia itu patut disyukuri. Apalagi ia menilai kenaikan ini merupakan yang tertinggi di dunia. Setelah ini, Jokowi berharap tak ada pihak lagi yang menyebut tingkat korupsi di Indonesia sudah dalam tahap kronis.
Semakin tinggi skor IPK itu menunjukkan tingkat kemungkinan negara tersebut bersih dari korupsi. Perhitungan IPK itu telah digelar Transparency International sejak 1995 silam dan ada 180 negara yang disurvei termasuk Indonesia.
Sebelumnya, pada 27 November lalu, Calon Presiden Nomor urut 02 Prabowo Subianto
 Dalam Pilpres 2019, Prabowo Subianto yang menjadi capres nomor urut 02 akan berhadapan dengan Presiden petahan Joko Widodo yang mendapatkan nomor urut 01. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Birokrasi ruwet
Dalam Harkodia 2018, Jokowi mengatakan pemangkasan birokrasi bisa memupus celah terjadinya kasus suap dan korupsi di Indonesia. Menurut mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu, salah satu motivasi terjadinya suap adalah keinginan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang pemerintah yang cepat. Namun, hal itu terhalang oleh birokrasi yang lamban.
"Jika sistem pelayanan sederhana, cepat dan transparan, maka tidak ada relevansi untuk melakukan suap. Yang menyuap itu pasti pelayanannya ruwet, ribet, bertele-tele, lama, tidak transparan. Karena pengusaha ingin cepat, satu-satunya jalan ya suap," ujar Jokowi.
Menurut Jokowi, kasus suap utamanya marak terjadi pada dunia usaha ketika berhadapan dengan birokrasi. Tak heran, sambung pria yang meniti karier sebagai pengusaha mebel, kasus suap dalam nilai jumbo sering dilakukan antara korporasi dan pemerintah.
Tak berhenti di perizinan berusaha, praktik suap pun marak terjadi di kebijakan pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga ke keuangan daerah. Ini disebutnya sebagai imbas dari pengambilan kebijakan yang tidak transparan.
Jokowi menyatakan andai birokrasi terbilang cepat dan transparan, maka tak akan ada pihak lagi yang termotivasi untuk melakukan tindakan suap.
Selain itu, ketika birokrasi lamban, kata Jokowi, Indonesia malah bisa kalah bersaing dengan negara-negara lain.
"Jika proses pengambilan kebijakan bersifat transparan dan partisipatif dengan tujuan dan parameter keberhasilan yang jelas, maka tidak ada relevansinya lagi untuk melakukan suap," papar dia.
Oleh karenanya, ia selalu tak segan meminta pemerintah daerah untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Di samping itu, ia kerap meminta pemerintah daerah untuk tidak membuat regulasi yang bisa menjebak masyarakat untuk melakukan tindakan suap.
Namun, di sisi lain, pemerintah pusat juga tak boleh berhenti melakukan pencegahan terhadap korupsi. Sebagai contoh, ia telah menerbitkan dua beleid yang terkait pencegahan korupsi di tahun ini.
Pertama, adalah Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Kemudian, terdapat pula Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Dan ada beberapa inovasi berbasis teknologi yang kami lakukan, seperti penggunaan e-procurement, e-budgeting, e-planning yang merupakan upaya pencegahan korupsi," pungkasnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK