Sedang Jalankan Tugas, Jubir KY Disebut Harusnya Tak Dipidana

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengacara Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi, Denny Ardiansyah Lubis, mengatakan kliennya itu mestinya tak diproses hukum karena sedang menjalankan tugas sebagai narasumber yang dilindungi perundangan. Kasus itu harusnya diselesaikan di Dewan Pers, bukan di kepolisian.

Hal itu dikatakannya usai pemeriksaan terhadap Farid oleh penyidik Polda Metro Jaya selama kurang lebih 6 jam. Dalam pemeriksaan itu, Farid diberi 31 pertanyaan. Denny menyebut sedikitnya 10 dari 31 pertanyaan itu mengarah ke perbuatan pidana. Ia pun mengaku keberatan.

"Karena pasal 50 KUHP sangat tegas; tidak bisa seseorang dihukum pidana kalau menjalankan tugas. Beliau [Farid] ini juru bicara, menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan. Jadi yang cocok adalah merujuk UU Pers, melalui mekanisme dewan pers," kata Denny, di Polda Metro Jaya, Rabu (5/12).

Lihat juga: Dilaporkan 64 Hakim, Jubir KY Merasa Dikriminalisasi

Diketahui, Pasal 50 KUHP menyebut, "Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana."

Diberitakan sebelumnya, Farid dilaporkan dalam kasus pencemaran nama baik oleh sejumlah hakim Mahkamah Agung lantaran menyebut ada permintaan pungutan sebesar Rp150 juta ke setiap pengadilan tingkat banding buat menggelar kejuaraan tenis di lingkungan MA. Hal itu dikatakannya dalam wawancara dengan sebuah media.

Laporan terhadap Farid terdaftar dengan nomor: LP/4965/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum dan LP/4966/IX/2018/PMJ/Dit.Reskrimum.

Lihat juga: Ketua KY Minta Jadwal Ulang Pemeriksaan Kasus Tenis Hakim

"Ini adalah upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap Komisi Yudisial," kata Denny.

Pasalnya, kata dia, kasus Farid sedianya adalah murni sengketa pers. Sebagai narasumber, ia menyebut tugas Farid dilindungi oleh UU dan termasuk dalam kebebasan pers. Bagi pihak yang keberatan dengan pernyataan Farid di media massa, Denny menyarankan agar membawanya ke Dewan Pers dan diberlakukan sistem hak jawab.

"Kami merujuk surat dari Dewan Pers yang tegas jelas nyata menyatakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa pers. Yang kedua kami merujuk UU Pers tentang kebebasan dalam pers kemerdekaan menyampaikan pendapat," kata Denny.

Lihat juga: MA Mutasi Ketua dan Wakil Ketua PN Medan Usai Kena OTT KPK

Karena alasan itu, Denny berpendapat seharusnya kasus ini diselesaikan di Dewan Pers dan bukan dibawa ke ranah hukum. Denny dan Farid pun sepakat enggan menjawab pertanyaan penyidik yang menggiring kasus ke arah tindak pidana.

"Kita meminta supaya secara tegas untuk segera dihentikan [kasus ini] dan diserahkan sesuai dengan Undang Undang Pers," tutur dia.

Sebelumnya, Juru bicara MA Suhadi membantah pernyataan Farid soal pungutan untuk kejuaraan tenis itu. Dia mengklaim turnamen itu dibiayai oleh Persatuan Tenis Warga Pengadilan (PTWP) MA tingkat pusat.

(ctr/arh)