Jakarta Salah Satu Kota Toleransi Rendah Versi Setara

Jakarta, CNN Indonesia -- Jakarta masuk dalam kota yang intoleran versi Setara Institute. Dari 94 kota yang dinilai Setara, DKI Jakarta berada di urutan 92, di atas Tanjung Balai dan Banda Aceh.

Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan sulit membuat Jakarta menjadi kota yang toleran. Hambatan juga cukup banyak dialami di Jakarta.

"Aksi-aksi dengan berpolitik itu masih sering terjadi di Jakarta dan Jawa Barat. Bukan cuman toleransi tapi memang mendapat rapor merah dari beberapa tahun lalu," kata Hendardi di Jakarta Pusat, Jumat (7/12).


Sepuluh kota dengan predikat toleransi yang rendah yakni Tanjung Balai dengan skor 2,81; Banda Aceh 2,83; Jakarta 2,88; Cilegon 3,42; Padang 3,45; Depok 3,49; Bogor 3,53; Makassar 3,63; Medan 3,71; dan Sabang 3,75.

Jakarta merupakan provinsi yang memiliki lima kota di dalamnya yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Timur. Setara Institute melakukan penggabungan terhadap kota-kota tersebut menjadi Kota DKI Jakarta.

Hal tersebut karena kelima kota itu tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan sehingga dinilai tidak valid jika dinilai secara terpisah.

Lihat juga: Singkawang Paling Toleran, Bekasi dan Surabaya Masuk 10 Besar

Hendardi menilai salah satu yang mempengaruhi sulitnya Jakarta jadi kota toleran berkaitan dengan momen Pilpres dan Pilkada. Terlebih banyaknya kegiatan aksi yang diselenggarakan di ibu kota karena terlihat tampilan politik identitas dalam agama atau suku.

"Pilkada 2017 itu sangat berpengaruh di indeks tolerensi di Jakarta dan belum lagi berbagai reuni-reuni, itu miliki pengaruh terhadap indeks toleransi," tuturnya.

Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan siapa pun memiliki hak untuk tinggal di Jakarta. Dia pun berharap supaya agenda demokrasi lima tahunan seperti Pilkada DKI tak memecah belah.

"Sebenarnya Jakarta kota yang sangat majemuk, semua ada dan Jakarta seluruh warga negara Indonesia untuk datang dan tinggal di jakarta jangan sampai urusan memilih gubernur jadi seperti ini. Even lima tahunan sekali jangan sampai memecah belah," tuturnya.

Lihat juga: Lawan Intoleransi, Kemendikbud Perketat Pelajaran Kebudayaan

Maka itu, Tjahjo meminta supaya urusan memilih kepala daerah dilakukan dengan pendekatan yang mempererat persatuan.

"Mari kita semakin dewasa jangan sampai urusan pemilihan kepala daerah, jangan sampai pendekatan yang (dilakukan) justru memecah persatuan dan kesatuan. Kuncinya ada pada achievement pada prestasi, loyalitas, kesetaraan," ujarnya. (gst/osc)