KPK Ingin Ciptakan 'Manusia Seperti Tuhan' Melalui Pendidikan

CNN Indonesia
Selasa, 11 Des 2018 12:45 WIB
KPK menggandeng sejumlah kementerian untuk menggodok pendidikan karakter antikorupsi yang bakal diterapkan di semua jenjang pendidikan mulai 2019 mendatang.
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang menyiapkan kurikulum pendidikan karakter antikorupsi untuk diterapkan di semua jenjang pendidikan. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan pendidikan karakter ini akan menciptakan manusia seperti Tuhan.

"Orang yang ramah, sopan, sangat rendah hati, menolong orang lain, penyayang, itu kan sifat-sifat ilahi. Kita bukan menciptakan orang setengah dewa lagi, kita menciptakan orang mirip Tuhan sekarang," kata Saut dalam Rapat Koordinasi Nasional Implementasi Pendidikan anti-Korupsi di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Selasa (11/12).

Saut menjelaskan pendidikan karakter antikorupsi ini akan diadopsi dari sembilan poin integritas KPK, yakni jujur, peduli, berani, mandiri, tanggung jawab, sederhana, adil, kerja keras, dan disiplin.

Dalam merumuskan kurikulum itu KPK akan mendapat bantuan dari beberapa kementerian yang memiliki keahlian di sejumlah bidang tertentu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Beberapa lembaga yang akan dirangkul adalah Kementerian Dalam Negeri, Kemenristekdikti, Kemendikbud, dan Kementerian Agama.

Lembaga-lembaga itu akan digandeng untuk merumuskan serta menerapkan kurikulum pendidikan karakter antikorupsi dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

"Kami tidak paham pedagogi karena kami sebetulnya digaji untuk menangkap orang saja," canda Saut mengundang tawa.

Penerapan pendidikan karakter anti-korupsi ini bakal dimulai dengan penandatanganan komitmen implementasi oleh Ketua KPK Agus Rahardjo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menristekdikti Mohamad Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, dan Menag Lukman Hakim Syaifudin hari ini.

Setelah penandatangan, setiap kementerian berkewajiban untuk menyusun, menyiapkan, mendistribusikan, menerapkan, dan mengawasi pendidikan karakter antikorupsi. Materi kurikulum tersebut wajib diterapkan selambat-lambatnya Juni 2019.

"Ini bagaimana kita mempersiapkan mereka untuk bisa bernegosiasi dengan pihak asing. Bukan soal bahasa Inggris, ini soal karakter. Jepang tidak bisa bahasa Inggris, tapi negosiasinya sangat tough," ucap Saut.

(dhf/wis)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER