Berapapun Lamanya, Kubu Prabowo Pantau Penghitungan Suara

CNN Indonesia | Rabu, 12/12/2018 04:49 WIB
Berapapun Lamanya, Kubu Prabowo Pantau Penghitungan Suara Ilustrasi penghitungan suara di TPS. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut hal yang menentukan kemenangan dalam pemilu adalah tahap penghitungan suara. Lantaran itu, pihaknya berkomitmen untuk mengawal proses penghitungan suara sejak awal hingga rampung.

Hal tersebut dikatakan dalam diskusi yang dihelat di kantor Seknas Prabowo-Sandi di Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta, Selasa (11/12).

"Bahwa orang-orang yang memilih ternyata tidak menentukan hasil pemilu tapi yang menghitung lah menentukan hasil pemilu," kata Wakil Direktur Data dan Informasi BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nur Iman Santoso,


Nur Iman menjelaskan dalam Pemilu 2019 akan ada tempat pemungutan suara (TPS) sebanyak 805 ribu di seluruh Indonesia. Penghitungan suara di TPS, katanya, mungkin bisa dilakukan dengan cepat dan mudah terpantau. Namun di tingkat kecamatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Hal itu dikarenakan ada banyak hasil penghitungan suara di TPS yang dihitung kembali.

"Satu TPS mungkin gampang sampai malam. Ada kecamatan di Cengkareng ada 1.000 sekian. Penghitungan butuh empat hari. Penghitungan caleg bisa dua kali lipat. Belum lagi soal DPRD. Waktu ini sangat krusial di tingkat PPK [Panitia Pemilihan Kecamatan]," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa BPN Prabowo - Sandi akan mengawasi tahapan pemilu dengan cermat. Termasuk juga dalam tahapan penghitungan suara.

Nur Iman juga mengaku pihaknya tidak akan bisa mengawasi angka-angka hasil pemilu dalam laman KPU atau pusat data KPU. Karenanya, BPN Prabowo-Sandi akan lebih mengawasi tahapan peghitungan suara secara manual, yakni memantau di TPS hingga kecamatan.

"Jadi, berapapun lamanya kita akan temani, kita akan pantau," kata Nur Iman.

Di tempat yang sama, politisi Partai Demokrat Andi Nurpati menilai daftar pemilih tetap (DPT) juga harus diperhatikan lebih. Jangan sampai ada pemilih-pemilih fiktif yang menyalurkan suaranya.

Dia lantas menyoroti kasus E-KTP yang beberapa kali tercecer. Menurutnya, hal itu perlu disoroti lantaran E-KTP adalah salah satu syarat untuk mencoblos.

"Memang kemelut DPT selalu terjadi dari pemilu ke pemilu. Tapi KPU dan pemerintah harus semakin baik dalam menghimpun data penduduk atau pemilih," kata Andi Nurpati.

(arh)