PKS Minta Jatah Wagub DKI: Tolonglah Gerindra Hormati Kami

CNN Indonesia | Rabu, 12/12/2018 19:07 WIB
PKS Minta Jatah Wagub DKI: Tolonglah Gerindra Hormati Kami Pertemuan antara DPW PKS DKI dengan DPD Partai Gerindra DKI soal Wagub DKI Jakarta, di Kantor DPD Gerindra, Senin (5/11). (CNN Indonesia/Patricia Diah Ayu Saraswati)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPW PKS DKI bidang Pemenangan Agung Setiarso meminta DPD Partai Gerindra DKI untuk menghormati kesepakatan soal penyerahan kursi Wakil Gubernur DKI. Sebab, pihaknya mengklaim sudah sering mengalah pada partai pimpinan Prabowo Subianto itu dalam sejumlah posisi.

Misalnya, posisi wagub DKI saat Pilkada 2017, yang sebelumnya hendak dijabat oleh kader PKS Mardani Ali Sera, dialihkan ke Sandiaga Uno; kemudian calon gubernur Jawa Barat saat Pilkada 2018 yang diisi Sudrajat; hingga posisi cawapres pendamping Prabowo Subianto yang kemudian diserahkan kepada Sandi.

"Keputusan-keputusan Gerindra kami hormati, kami ikuti," kata Agung di Jakarta Pusat, Rabu (12/12).


Karenanya, kata Agung, kali ini giliran PKS yang meminta Gerindra untuk menghormati kesepakatan soal penyerahan calon wagub DKI pengganti Sandi pada PKS.

"Sekarang ya tolonglah mungkin Gerindra yang menghormati kami," ujarnya.

Agung menjelaskan sebenarnya pengisian kursi wagub bisa segera selesai bila Gerindra tidak memberikan persyaratan tambahan, salah satunya soal proses fit and proper test untuk calon yang diajukan oleh PKS.

Lebih dari itu, Agung menegaskan PKS tidak akan mematikan mesin partainya untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.

"[PKS] sudah punya komitmen untuk mengusung dan mendukung Prabowo, dan PKS tidak ingin mencederai," ucap Agung.

Meski begitu, Agung menuturkan seberapa optimal kader PKS akan berjuang untuk memenangkan Prabowo-Sandi akan tergantung pada hasil kesepakatan dalam proses pengisian kursi DKI 2.


Agung menilai jika nantinya Gerindra kembali merebut jatah kursi wagub, bisa saja kader PKS tak akan bekerja secara optimal di Pilpres 2019.

"Kekecewaan ini pasti akan terjadi dan kualitas kerja seperti apa yang bisa kita harapkan dari para pekerja yang kecewa," kata Agung.

Terpisah, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Anggawira berharap posisi Wagub DKI diisi oleh kadernya.


"Ada aspirasi kepada pak gubernur dalam penentuan wakil gubernur nantinya ada mudah-mudahan kader-kader terbaik HIPMI jaya bisa dipertimbangkanlah (wagub berasal dari kader HIPMI," tutur dia, usai acara pelantikan anggota baru HIPMI di Balai Kota Jakarta, Rabu (12/12).

Wagub DKI sebelumnya yakni Sandiaga Uno juga merupakan anggota HIMPI. Bahkan, Sandi diketahui sempat menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI.

Anggawira pun menyebut pihaknya mungkin akan melakukan lobi-lobi kepada Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memperjuangkan kader HIPMI kepada partai pengusung.


"Tentunya melakukan usaha lobi-lobi juga pak gubernur, karena pak gubernur sampaikan dikembalikan ke partai pengusung," ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Anies justru meminta agar usulan tersebut disampaikan langsung kepada dua partai pengusung yakni Gerindra dan PKS.

"Karena usulannya disampaikan secara terbuka maka langsung saja diteruskan ke parpol, kalau disampaikan secara tertutup saya sampaikan juga ke mereka," kata Anies.


Kursi Wagub DKI kosong sejak ditinggalkan Sandiaga Uno untuk maju menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. PKS dan Gerindra selaku partai pengusung telah bersepakat kursi DKI 2 diserahkan kepada PKS.

Dalam memilih calon wagub tersebut, kedua partai juga menyepakati soal proses fit and proper test yang harus dilalui sebelum nama calon wagub diajukan ke DPRD. Namun, hingga kini proses fit and proper test tersebut masih belum dilaksanakan.

(arh)