Tahun 2018, WN China Paling Banyak Ditindak Imigrasi
CNN Indonesia
Kamis, 13 Des 2018 13:30 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sepanjang tahun 2018 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing.
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny Franky Sompie mengatakan dari ribuan warga negara asing (WNA) tersebut, paling banyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok atau China.
"RRT menjadi negara yang warga negaranya paling banyak dikenakan TAK, yaitu sebanyak 299 orang," kata Ronny melalui keterangan tertulis, Kamis (13/12).
Menyusul setelah RRT adalah Afganistan sebanyak 270 orang, Vietnam 261 orang, dan Nigeria 253 orang. Ronny menambahkan warga negara Malaysia menempati urutan kelima negara yang terbanyak dengan jumlah 147 orang.
Di samping TAK, penyidik keimigrasian juga melakukan penindakan keimigrasian berupa Tindakan Projustisia sebanyak 141 kasus.
Selain itu, Ronny mengatakan pihaknya juga melakukan pengawasan dan penegakan hukum atas Warga Negara Indonesia (WNI). Ronny mengungkapkan bahwa terdapat 5.785 orang pemohon paspor ditunda penerbitannya.
Penundaan dilakukan atas dugaan WNI tersebut akan menjadi calon TKI nonprosedural (NP) di 125 Kantor Imigrasi (Kanim).
Sejalan dengan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI nonprosedural, terdapat 408 orang yang ditunda keberangkatannya di 25 tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) se-Indonesia.
Menurut Ronny, diduga berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri dengan 10 TPI terbesar adalah Soekarno Hatta 125, Batam Center 84, Entikong 46, Tanjung Balai Karimun 41, Ngurah Rai 18, Dumai 16, PLBN Skouw 16, Nongsa Batam 14, Citra Tri Tunas Batam 12, Minangkabau 11.
(dal/sur)
Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny Franky Sompie mengatakan dari ribuan warga negara asing (WNA) tersebut, paling banyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok atau China.
"RRT menjadi negara yang warga negaranya paling banyak dikenakan TAK, yaitu sebanyak 299 orang," kata Ronny melalui keterangan tertulis, Kamis (13/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di samping TAK, penyidik keimigrasian juga melakukan penindakan keimigrasian berupa Tindakan Projustisia sebanyak 141 kasus.
Penundaan dilakukan atas dugaan WNI tersebut akan menjadi calon TKI nonprosedural (NP) di 125 Kantor Imigrasi (Kanim).
Sejalan dengan penundaan penerbitan paspor terhadap WNI yang diduga sebagai TKI nonprosedural, terdapat 408 orang yang ditunda keberangkatannya di 25 tempat pemeriksaan imigrasi (TPI) se-Indonesia.
Menurut Ronny, diduga berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di luar negeri dengan 10 TPI terbesar adalah Soekarno Hatta 125, Batam Center 84, Entikong 46, Tanjung Balai Karimun 41, Ngurah Rai 18, Dumai 16, PLBN Skouw 16, Nongsa Batam 14, Citra Tri Tunas Batam 12, Minangkabau 11.
(dal/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK