AJI Kecam Kekerasan Jurnalis Saat Perusakan Mapolsek Ciracas
CNN Indonesia
Kamis, 13 Des 2018 12:42 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengecam keras intimidasi dan kekerasan terhadap dua jurnalis oleh massa yang menyerang kantor Polsek Ciracas, Jakarta Timur, Selasa (11/12). AJI Jakarta mendorong jurnalis yang menjadi korban dan perusahaan persnya untuk melaporkan kasus kekerasan ini ke kepolisian agar bisa diusut hingga tuntas.
Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani Amri mengatakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik saat peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
"Kekerasan terhadap jurnalis adalah perbuatan melawan hukum dan mengancam kebebasan pers," kata Asnil dalam siaran pers Aji Jakarta di Jakarta, Kamis (13/12).
Asnil mengatakan aksi kekerasan itu menunjukkan pelaku tidak menghargai dan menghormati profesi jurnalis. Padahal jurnalis dilindungi oleh Undang-Undang Pers dalam menjalankan kerja-kerja jurnalistik yang meliputi mencari bahan berita, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, hingga menyampaikan kepada publik. Pasal 8 UU Pers menyatakan bahwa dalam menjalankan kerja-kerjanya jurnalis mendapat perlindungan hukum.
"Intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap jurnalis akan menghalangi hak publik untuk memperoleh berita yang akurat dan benar. Padahal jurnalis bekerja untuk kepentingan publik," ujar Asnil.
Kasus kekerasan itu bermula saat ER seorang jurnalis Transmedia yang berstatus kontributor dan RF jurnalis Kumparan meliput aksi sekelompok massa yang menyerang kantor Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur.
Ketika itu jalan di sekitar Mapolsek Ciracas, Jalan Raya Bogor diblokade atau ditutup oleh massa yang rata-rata berbadan tegap dan rambut cepak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim AJI Jakarta, ER dan RF sempat mengatur jarak dari massa yang sedang marah. Mereka merekam kejadian itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba massa bertambah banyak dan mengamuk dengan memecahkan kaca jendela, merusak kendaraan yang terparkir.
Melihat massa yang banyak dan mengamuk, korban bersama beberapa anggota Polsek berlindung di belakang garasi mobil. Massa pun datang memecahkan kaca ruangan dekat garasi mobil tersebut. Mereka berteriak; "Keluarkan tahanan..! keluarkan tahanan..!!!"
"Kami sempat ditanya, diinterogasi, dari mana? dari mana?" ujar ER kepada tim AJI Jakarta.
Namun mereka berdua tidak mengaku jurnalis, karena massa yang bertanya sedang mengamuk. Massa ini melarang orang merekam kejadian.
"Saya dan RF mengaku sipil, kami enggak mengaku wartawan, karena kalau mengaku sebagai wartawan, kami habis di situ. Soalnya HP, kamera nggak boleh keluar, benda-benda itu enggak boleh keluar dari kantong," kata ER.
ER mengatakan mereka memukul anggota Polisi. "RF kena pukul juga di bagian jidat, pelipis matanya robek dan banyak keluar darah. Saya coba rangkul RF supaya pendarahan di kepalanya itu nggak keluar lagi," katanya.
Selain itu, ER mengalami kerugian, tasnya berisi laptop dibakar oleh massa. Setelah melobi beberapa orang di antara massa, akhirnya ER dan RF pun diizinkan keluar dari area Mapolsek Ciracas. Mereka berlindung di salah satu rumah warga sekitar.
Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung mengatakan selain bisa dijerat dengan pasal pidana KUHP, pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis bisa dijerat Pasal 18 UU Pers karena mereka melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik. Ancamannya hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.
"Maka dari itu, kami mendorong jurnalis yang menjadi korban dan perusahaan pers melaporkan tindakan kekerasan ini ke kepolisian," kata Erick.
Selain itu, AJI Jakarta juga mendesak Kepolisian untuk mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan tersebut. Hal ini dilakukan agar kasus serupa tak terulang di masa depan. Kekerasan terhadap jurnalis berulang karena pelaku dalam kasus sebelumnya tidak diadili.
"Kami mendesak aparat Kepolisian untuk mengusut kasus kekerasan terhadap jurnalis ini hingga tuntas tanpa pandang bulu," katanya.
(ugo)
Ketua AJI Jakarta Asnil Bambani Amri mengatakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang melakukan kegiatan jurnalistik saat peristiwa penyerangan Mapolsek Ciracas bertentangan dengan Undang-Undang Pers Nomor 40 tahun 1999.
"Kekerasan terhadap jurnalis adalah perbuatan melawan hukum dan mengancam kebebasan pers," kata Asnil dalam siaran pers Aji Jakarta di Jakarta, Kamis (13/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Intimidasi dan tindakan kekerasan terhadap jurnalis akan menghalangi hak publik untuk memperoleh berita yang akurat dan benar. Padahal jurnalis bekerja untuk kepentingan publik," ujar Asnil.
Berdasarkan informasi yang dihimpun tim AJI Jakarta, ER dan RF sempat mengatur jarak dari massa yang sedang marah. Mereka merekam kejadian itu. Selang beberapa saat, tiba-tiba massa bertambah banyak dan mengamuk dengan memecahkan kaca jendela, merusak kendaraan yang terparkir.
Melihat massa yang banyak dan mengamuk, korban bersama beberapa anggota Polsek berlindung di belakang garasi mobil. Massa pun datang memecahkan kaca ruangan dekat garasi mobil tersebut. Mereka berteriak; "Keluarkan tahanan..! keluarkan tahanan..!!!"
"Kami sempat ditanya, diinterogasi, dari mana? dari mana?" ujar ER kepada tim AJI Jakarta.
"Saya dan RF mengaku sipil, kami enggak mengaku wartawan, karena kalau mengaku sebagai wartawan, kami habis di situ. Soalnya HP, kamera nggak boleh keluar, benda-benda itu enggak boleh keluar dari kantong," kata ER.
ER mengatakan mereka memukul anggota Polisi. "RF kena pukul juga di bagian jidat, pelipis matanya robek dan banyak keluar darah. Saya coba rangkul RF supaya pendarahan di kepalanya itu nggak keluar lagi," katanya.
Selain itu, ER mengalami kerugian, tasnya berisi laptop dibakar oleh massa. Setelah melobi beberapa orang di antara massa, akhirnya ER dan RF pun diizinkan keluar dari area Mapolsek Ciracas. Mereka berlindung di salah satu rumah warga sekitar.
Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta Erick Tanjung mengatakan selain bisa dijerat dengan pasal pidana KUHP, pelaku intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis bisa dijerat Pasal 18 UU Pers karena mereka melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalang-halangi kemerdekaan pers dan kerja-kerja jurnalistik. Ancamannya hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.
"Maka dari itu, kami mendorong jurnalis yang menjadi korban dan perusahaan pers melaporkan tindakan kekerasan ini ke kepolisian," kata Erick.
Selain itu, AJI Jakarta juga mendesak Kepolisian untuk mengusut tuntas kekerasan terhadap wartawan tersebut. Hal ini dilakukan agar kasus serupa tak terulang di masa depan. Kekerasan terhadap jurnalis berulang karena pelaku dalam kasus sebelumnya tidak diadili.
"Kami mendesak aparat Kepolisian untuk mengusut kasus kekerasan terhadap jurnalis ini hingga tuntas tanpa pandang bulu," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK