BPN Yakin Masyarakat Ambil Dana PKH tapi Coblos Prabowo

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Juliantono menilai masyarakat sudah pintar sehingga tidak akan memilih Joko Widodo kembali meski selama ini menerima dana program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah. Menurut dia, masyarakat paham peningkatan anggaran PKH bermotif politik.

Sebelumnya, pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA menganggap Jokowi semakin sulit dikalahkan lantaran 60 persen pemilih adalah masyarakat level bawah penerima dana PKH yang baru saja dinaikkan oleh pemerintah.

"Rakyat juga tahu itu pemberian yang motifnya cari suara. Sayang, rakyat sekarang sudah tahu. Dananya diambil, coblosnya yang lain," ujar Ferry melalui pesan singkat, Jumat (14/12).

Ferry mengatakan bahwa dalam momentum sekaliber Pilpres 2019, masyarakat tidak bisa diarahkan oleh suatu janji. Termasuk juga pemberian uang yang meningkat seperti anggaran PKH.

"Menurut saya hukum besi momentum adalah sesuatu tidak bisa dibelokkan oleh sogokan atau janji," kata Ferry.

Lihat juga: Dana PKH Naik, Denny JA Sebut Jokowi Makin Sulit Dikalahkan

Dia yakin kan hal itu. Ferry merujuk kepada banyaknya massa yang hadir dalam Reuni 212. Kata dia, realita tersebut mencerminkan bahwa masyarakat tidak bisa dipengaruhi oleh uang milik negara melalui suatu kebijakan.

Sebaliknya, Ferry menilai Jokowi akan terkena akibat buruk apabila terjadi penyelewengan penyaluran dana PKH. Dia yakin hal semacam itu bisa menjadi bumerang bagi calon petahana.

"Itu adalah senjata terakhir Jokowi dan kalau gagal atau bahkan menimbulkan masalah penyelewengan pada implementasinya di lapangan akan jadi bumerang buat penguasa, makin anjlok elektabilitasnya," ucap Ferry.

Sebelumnya, pendiri LSI Denny JA menganggap penambahan anggaran bagi penerima program keluarga harapan (PKH) dari pemerintah memberikan dampak elektoral bagi Jokowi di Pilpres 2019. Menurut Denny, Jokowi semakin sulit dikalahkan.

Lihat juga: Enggan Utamakan Subsidi, Jokowi Pilih Proses Pahit

Diketahui, Presiden Jokowi menganggarkan Rp34,4 triliun untuk PKH 2019. Anggaran ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun ini sebesar Rp19,3 triliun.

Jumlah sebesar itu akan diberikan kepada sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sama dengan jumlah KPM tahun ini. Artinya, pada tahun depan PKH yang diterima setiap keluarga kemungkinan bakal meningkat signifikan.

Denny menjelaskan bahwa dana PKH mempengaruhi elektoral Jokowi lantaran sebagian besar pemilih Polpres 2019 adalah masyararakat kecil.

"Wong cilik itu jumlah totalnya 60 persen pemilih," kata Denny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat. (bmw/osc)