Dana PKH Naik, Denny JA Sebut Jokowi Makin Sulit Dikalahkan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pendiri Lingkaran Survei Indonesia Denny JA menilai kebijakan penambahan alokasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan dari pemerintah bisa menghasilkan efek elektoral positif bagi Presiden Joko Widodo. Denny JA mengatakan kebijakan itu memperbesar kans Jokowi memenangkan Pilpres 2019.

"Jokowi semakin susah dikalahkan," kata Denny JA saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (14/12).

Presiden Jokowi menganggarkan Rp34,4 triliun untuk PKH 2019. Anggaran ini naik hampir dua kali lipat dibanding tahun ini sebesar Rp19,3 triliun.

Lihat juga: Mensos Tepis Unsur Politis Janji Jokowi Tambah Jatah PKH

Jumlah sebesar itu akan diberikan kepada sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau sama dengan jumlah KPM tahun ini. Artinya, pada tahun depan PKH yang diterima setiap keluarga kemungkinan bakal meningkat signifikan.

"Yang punya (anak) SD sederajat ada tambahan Rp900 ribu, SMP tambahan Rp1,5 juta, SMA/SMK Rp2 juta. Gede banget ini. Mungkin nanti ada yang dapat Rp4 juta-Rp6 juta (setiap tahun)," kata Jokowi di Istana Negara, Kamis (13/12).

Denny berkata dana PKH yang menyasar rakyat kecil berpengaruh secara elektoral karena rakyat kecil mendominasi segmen jumlah pemilih di Pilpres 2019. Atas dasar itu Denny memperkirakan Jokowi menang telak di segmen rakyat kecil.

"Wong cilik itu jumlah totalnya 60 persen pemilih," kata Denny.

Lihat juga: Jokowi Sebut Keluarga PKH Bisa Terima Rp6 Juta Tiap Tahun

Jokowi tak hanya menaikkan anggaran dana PKH. Mantan Wali Kota Solo itu juga berencana menaikkan jumlah penerima KPH menjadi 15,6 juta kepala keluarga pada 2020 mendatang

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita membantah ada nuansa politis dalam janji Jokowi menaikkan jumlah penerima PKH pada 2020. Menurutnya, rencana itu merupakan program jangka panjang pemerintah.

"Itu urusan lain. Biasa seorang perencana pemerintah merencanakan (jangka panjang). Sekarang ini kami mulai bahas anggaran 2020," ujar Agus.

Agus menyatakan langkah yang diambil Jokowi merupakan bentuk investasi jangka panjang dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang tangguh dan berkualitas.

"Jadi itu biasa pemerintahan ini, bukan hanya Pak Jokowi. Siklus, enggak ada politiknya," tutur Politikus Partai Golkar ini.

Lihat juga: Jokowi Janji Tambah Penerima PKH pada 2020 Jadi 15,6 Juta KK

(wis)