DPR Minta Pemerintah Protes Keras Australia soal Yerusalem

CNN Indonesia | Sabtu, 15/12/2018 16:02 WIB
DPR Minta Pemerintah Protes Keras Australia soal Yerusalem Anggota Komisi I DPR RI dari PDIP, Effendi Simbolon, meminta pemerintah melayangkan protes keras terhadap Australia yang resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi I DPR RI dari PDIP, Effendi Simbolon, meminta pemerintah Indonesia melayangkan protes keras terhadap Australia yang resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel pada Sabtu (15/12).

"Ya paling kita coba memberikan protes kita. Protes keras pada Australia sudah merupakan upaya diplomasi yang kuat untuk mendukung Palestina," kata Effendi kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (15/12).

Effendi menyebut Kementerian Luar Negeri sudah tepat meminta Australia juga mengakui Palestina sebagai negara berdaulat. Selama ini, Australia dan 49 negara anggota PBB lainnya memang tercatat belum mengakui Palestina sebagai negara.


"Kami akan dorong mereka mengakui Palestina sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Itu upaya yang bisa kita lakukan supaya optimal," ujarnya.
Politikus PDIP itu menyatakan hubungan diplomasi Indonesia dengan Australia bakal terganggu setelah Perdana Menteri Scott Morrison menyampaikan secara resmi Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Menurut Effendi, keputusan Negeri Kangguru itu sungguh ironis dengan sikap Indonesia yang selalu memperjuangkan kemerdekaan Palestina sebagai negara berdaulat.

Effendi mengatakan bahwa keputusan Australia ini juga tak terlepas dari sikap Amerika Serikat (AS) yang lebih dulu memindahkan Kedutaan Besar untuk Israel ke Yerusalem. Menurut Effendi, Australia memiliki kepentingan bersama AS di kawasan Pasifik.

"Karena mengikuti aliansi jejak Amerika. Aliansi di kawasan Pasifik untuk Australia sangat kuat. Mau buat pangkalan militer di Darwin, membuat pangkalan militer di Papua Nugini," katanya.
Perdana Menteri Scott Morrison memang disebut-sebut ingin mengikuti jejak AS ketika pertama kali mengutarakan pertimbangan negaranya untuk merelokasi kedubes Australia untuk Israel ke Yerusalem pada Oktober lalu.

Kala itu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan ini muncul karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai, dengan salah satu isu utama perebutan Yerusalem sebagai ibu kota.

Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.
Selain itu, Jakarta menilai langkah kontroversial yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia. (fra/has)