Fadli Tunggu Respons Jokowi soal Kedubes Australia di Israel

CNN Indonesia | Rabu, 28/11/2018 11:23 WIB
Fadli Tunggu Respons Jokowi soal Kedubes Australia di Israel Wakil Ketua Gerindra Fadli Zon menegaskan Prabowo-Sandi mengutuk agresi Israel di Palestina. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyatakan kritik sebagian kalangan terhadap sikap Prabowo Subianto soal Palestina sangat menyesatkan dan berbau fitnah. Dia juga menantang Presiden Joko Widodo memberikan respons secara langsung terkait rencana Australia memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Pandangan lawan politik yang menuduh #PrabowoSandi mendukung penjajahan Israel di Palestina, sangat menyesatkan dan berbau fitnah. Jika dasarnya pernyataan @prabowo dalam wawancara door stop di acara International Economic Forum jelas sangat keliru," tulis Fadli di akun twitternya yang terverifikasi, Rabu (28/11).

Sikap Prabowo soal Palestina menjadi sorotan setelah dirinya mengeluarkan pernyataan usai acara Indonesia Economic Forum di Hotel Shangri-La, Jakarta pada 21 November 2018 lalu. 

Saat itu, Prabowo menjawab pertanyaan wartawan dengan mengatakan pihaknya menghargai Australia sebagai negara independen dan berdaulat terkait rencana pemindahan kedubes dari Tel Aviv ke Yerusalem. Namun dia menegaskan Indonesia sebagai pendukung Palestina punya sikap tersendiri.


Sejumlah media menjadikan ucapan Prabowo 'menghargai kedaulatan Australia' sebagai judul berita. Dari situ sejumlah pihak lantas menuding Prabowo tak membela kemerdekaan Palestina. 



Fadli berkata tak ada pernyataan Prabowo baik secara eksplisit maupun implisit yang mendukung penjajahan Israel di Palestina. Sebaliknya, kata dia, Prabowo sejak dulu adalah pendukung Palestina merdeka dan ikut membantu masyarakat Palestina secara moril maupun materiil.

Wakil Ketua DPR itu juga mengatakan bahwa sikap resmi Gerindra adalah mengutuk agresi dan pendudukan Israel terhadap Palestina.

"Ini sikap resmi kami. Dan secara tertulis, agenda tersebut menjadi fokus di dalam visi misi #PrabowoSandi. Tepatnya di dalam Program Aksi Bidang Politik, Hukum, dan Hankam," ujar Fadli.

Lebih lanjut Fadli menyentil sikap pemerintah Indonesia terkait isu Palestina ini, termasuk rencana Australia memindahkan kedubesnya ke Yerusalem.

Menurut Fadli, Presiden Joko Widodo seharusnya bisa lebih aktif merespons isu keamanan global termasuk soal perdamaian Palestina. Ini karena posisi Indonesia saat ini sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sikap Indonesia terkait Palestina ini, menurut Fadli, harus ditegaskan langsung oleh Joko Widodo. Sebagai kepala negara, Fadli mengatakan Jokowi harus merespons secara langsung meskipun hal itu berhubungan dengan Australia.

"Sebab yang saya dengar, pernyataan terkait sikap Australia ini baru disampaikan oleh Menlu. Bukan oleh Presiden," tulis Fadli di twitternya.

Jokowi sebenarnya telah mengeluarkan pernyataan langsung mewakili Indonesia terkait rencana Australia memindahkan kedubes mereka di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal itu diungkapkan mantan Perdana Menteri Australia Malcom Turnbull, Rabu (31/10), usai bertemu Jokowi di Pulau Bali beberapa waktu lalu.

Dikatakan Malcolm bahwa Jokowi
memperingatkan Australia tidak melaksanakan niat itu lantaran bisa merusak hubungan kedua negara. Malcolm lantas meminta sahabatnya, PM Scott Morrison benar-benar mempertimbangkan kembali gagasan memindahkan kedutaan besar mereka di Israel.

"Presiden (Jokowi) menyampaikan kepada saya ide memindahkan Kedubes Australia di Tel Aviv ke Yerusalem sangat menjadi sorotan. Kalau hal itu dilakukan, maka akan mendapatkan reaksi yang buruk dari Indonesia," kata Turnbull, seperti dikutip stasiun televisi ABC.

Sikap tegas juga diutarakan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Dia menganggap langkah Australia itu menyalahi hukum internasional. Retno bahkan memanggil Dubes Australia di Jakarta terkait rencana pemindahan kedubes ini.

"Indonesia menyatakan keprihatinan yang sangat serius terkait pengumuman (Australia) dan mempertanyakan kepatutan dari langkah (Australia) tersebut," kata Retno, Selasa (16/10).
(wis/sur)