Cuitan Tajam Said Didu Ungkap Pajak dan Benalu di Freeport

CNN Indonesia | Sabtu, 29/12/2018 11:47 WIB
Cuitan Tajam Said Didu Ungkap Pajak dan Benalu di Freeport Ilustrasi tambang freeport. (Foto: Dok. PT Freeport Indonesia)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Said Didu memberikan kuliah lewat Twitter (kultwit) terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) lewat akun pribadinya, @saididu.

Empat poin penting antara lain, limbah murni yang dihasilkan dari proses tambang Freeport Indonesia (tailling), pajak Freeport Indonesia, pengelola utama masih dilakukan oleh Freeport McMoran, dan pemburu rente.

Said sendiri baru saja dilengserkan dari posisinya sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPSLB) perseroan itu pada Jumat (28/12).


Pertama, terkait tailling Freeport Indonesia, Said menyoroti putusan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan nilai jasa ekosistem Rp185,018 triliun yang hilang.


Ia mengaku sudah beberapa kali mengunjungi dan melihat secara langsung limbah tambang Freeport Indonesia. Meskipun tidak masuk dalam kategori limbah kimia berbahaya namun jumlahnya sangat besar yaitu sekitar 150ribu-200 ribu ton per hari.

Kedua, Said juga menyoroti pajak Freeport Indonesia setelah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"85. #Simalakama2. Terkait pemberian jaminan kepastian pajak tetap dg istilah "nail down" sampai 2041, diskusi yg muncul adalah apa hak pemerintah skrg memberikan jaminan tsb sementara bisa saja pemerintahan berikutnya mengubah (bisa naik atau bisa turun)," tulis Said.

Secara persentase, pajak yang dikenakan untuk Freeport Indonesia bersifat tetap (nail down). Saat ini, Freeport Indonesia dikenakan Pajak
Penghasilan (PPh) sebesar 25 persen. Angka itu lebih kecil dari PPh yang tercantum dalam Kontrak Karya (KK) sebelumnya sebesar 35 persen.


Selanjutnya, Said juga menyinggung pengendali operasional tambang Freeport Indonesia yang masih dipegang oleh Freeport McMoran, meskipun Indonesia sudah menjadi pemegang saham pengendali.

"94. #Simalakama2. Saya termasuk yg setuju pengendali operasional dipegang oleh mrk krn saya khawatir jika dikendalikan oleh PT Inalum selain mslh penguasaan teknologi juga menjadi rawan intervensi kekuasaan ke bisnis freeport. Saya paham betul bahaya ini tp blm saatnya saya buka," tulisnya.


Membersihkan Benalu

Saat ini, Freeport Indonesia membangun tambang bawah tanah sepanjang 700 kilometer. Ke depan, Freeport Indonesia akan melanjutkan pembangunan tambang bawah tanah hingga mencapai 1.000 km.

Terakhir, Said berharap agar pimpinan Freeport Indonesia berani membersihkan benalu dalam tubuh Freeport Indonesia. Ia juga meminta petinggi Freeport Indonesia berani melawan oknum-oknum 'papa minta saham' dalam investasi Freeport Indonesia.

"97. #simalakama2. Saya berharap pimpinan freeport berani membersihkan benalu di freeport yg masih ada jika tdk mau berubah dan juga berani melawan model2 spt papa minta saham dalam investasi freeport ke depan, termasuk teman papa yg msh cawe2 dlm rencana pembangunan smelter dll," kata Said.





Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan Presiden Joko Widodo tidak menginginkan ada pihak lain yang meminta saham PT Freeport Indonesia.

Usai divestasi ini pemerintah Indonesia lewat Inalum akan menjadi pemilik saham mayoritas sebesar 51,23 persen saham Freeport Indonesia. Sedangkan sisanya dimiliki oleh Freeport McMoran.


Sebelumnya, Jokowi menyatakan pemerintahan sebelumnya tak bertindak apa-apa kala kepemilikan saham di tubuh Freeport hanya 9,36 persen, padahal perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah beroperasi di Papua sejak 1973.

"Baru kemarin sore Freeport di Papua, yang telah dikelola oleh oleh Freeport-McMoran Inc setelah 40 tahun, kemarin sudah kami selesaikan dan kami mendapatkan mayoritas 51 persen. Seperti ini masih diisukan antek asing, coba kalau antek asing, antek asingnya yang mana?" ujar Jokowi di Celebes Convention Center, Sabtu (22/12). (ulf/asa)