Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR
Fahri Hamzah menyesalkan sikap reaktif
Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam menanggapi kabar tujuh kontainer surat suara yang telah tercoblos. Fahri menilai KPU tidak perlu melapor ke kepolisian terkait isu tujuh kontainer berisi surat suara yang telah dicoblos.
Menurut dia, KPU cukup memberi klarifikasi kepada publik bahwa isu tersebut tidak benar.
"KPU itu harus ngomong apa adanya, terbuka, ngomong saja. Tidak usah lapor-lapor segala," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (4/1).
Fahri menuturkan tindakan KPU melapor ke Kepolisian berlebihan dan berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Sebab, ia berkata KPU merupakan lembaga yang paling disoroti saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PKS ini mengatakan kesalahpahaman yang ditimbulkan oleh tindakn KPU berpengaruh pada legitimasi dalam pemilu.
Lebih lanjut, Fahri menyampaikan KPU harus mempersiapkan diri untuk menjawab segala persoalan yang tampak meragukan dan mencurigakan, misalnya soal informasi yang disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief.
"Jelaskan itu 'oh tidak ada', kami jamin. Kalau ada kami menunggu laporannya. Kami sebagai penyelenggara menjamin'," ujarnya.
Di sisi lain, Fahri menilai KPU harus memperlihatkan netralitasnya dalam bertugas. KPU, kata dia, tak cukup hanya menyatakan netral sebagai penyelenggara pemilu.
Imbauan tersebut, kata Fahri, lantaran KPU terkesan berpihak pada kubu calon petahana. Hal itu terlihat dari tindakan KPU yang terlihat santai dalam menanggapi sejumlah polemik yang dibuat oleh kubu petahana. Sementara terhadap tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kata dia, KPU terkesan reaktif.
"KPU itu tidak saja harus netral, tetapi tampak netral. Karena dia penyelenggara, tidak boleh dia kelihatan kayak dikoordinir oleh petahana," ujar Fahri.
(ugo/jps)