Jokowi Minta Edukasi Bencana Masuk Sistem Pendidikan

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 17:23 WIB
Jokowi Minta Edukasi Bencana Masuk Sistem Pendidikan Presiden Jokowi menginstruksikan pemahaman tentang kebancanaan ditingkatkan, hingga dimasukkan dalam materi di sistem pendidikan. (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh jajarannya memberikan edukasi kebencanaan secara konsisten dan dilakukan sejak dini. Jokowi menyatakan edukasi kebencanaan didorong masuk dalam materi yang diajarkan pada sistem pendidikan.

"Saya sudah minta agar edukasi kebencanaan ini betul-betul dikerjakan secara baik dan konsisten dilakukan sejak dini, masuk dalam muatan yang diajarkan dalam sistem pendidikan kita. Sehingga betul-betul kita siap dalam menghadapi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, dengan topik 'Program dan Kegiatan Tahun 2019', di Istana Negara, Senin (7/1).

Jokowi menyatakan pemerintah bersama DPR telah sepakat mengalokasikan lebih banyak lagi anggaran untuk melakukan edukasi dan mitigasi bencana alam pada APBN 2019.




"Saya juga ingin mengingatkan untuk kita terus memperkuat daya tahan kita, kesigapan kita dalam menghadapi bencana," ujarnya.

Menurut mantan Wali Kota Solo itu, sebagai negara yang terletak di atas cincin api dan memiliki kondisi geografis rawan bencana, pemerintah maupun masyarakat harus siap dan sigap menghadapi bencana alam.

"Kita harus siap, harus respons, harus sigap, harus tangguh dalam setiap menghadapi bencana alam," kata Jokowi.



Sepanjang 2018 setidaknya terjadi beberapa bencana alam di sejumlah daerah. Bencana alam ini meliputi gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB); gempa bumi dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, serta tsunami di Selat Sunda, yang menyapu Banten serta Lampung dan sekitarnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan pemerintah menyediakan anggaran mitigasi dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp15 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019. Nilai tersebut meningkat dari realisasi sementara dana bencana 2018 yang sebesar Rp7 triliun.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan pemerintah sengaja meningkatkan alokasi anggaran bencana karena tahun ini masih membutuhkan biaya untuk pemulihan dan rekonstruksi atas peristiwa yang terjadi sepanjang 2018 lalu.

"Pagunya meningkat untuk antisipasi bencana dan rekonstruksi. Pemerintah komitmen tidak ada kesulitan untuk masalah anggaran bencana ini," ujar Askolani di Kementerian Keuangan, Kamis (3/1).


(fra/ain)