Kepala Daerah Diminta Pahami Potensi Bencana di Wilayahnya

CNN Indonesia | Senin, 07/01/2019 05:38 WIB
Kepala Daerah Diminta Pahami Potensi Bencana di Wilayahnya Sebuah alat berat merorobohkan sisa-sisa banguna dan meratakannya dengan tanah di area bekas likuifaksi di Kelurahan Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, 24 Oktober 2018. (ANTARA FOTO/Basri Marzuki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Perkumpulan lembaga nonpemerintah Skala, Rini Trinirmalaningrum mendorong masyarakat agar memilih kepala daerah yang memahami potensi bencana di wilayahnya.

Berkaca dari peristiwa gempa di Palu, Sulawesi Tengah tahun 2018, pemerintah daerah setempat dianggap kurang waspada dengan bencana tersebut. 

"Kalau belajar dari Palu, saya tekankan bahwa tahun-tahun depan kita harus teliti memilih calon pemerintah daerah. Minimal dia harus paham wilayah potensi bencana atau tidak, kalau enggak ke laut aja," ujar Rini dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta, Pusat Minggu (6/1). 



Ia pun membandingkan dengan respons pemerintah kabupaten Pandeglang, Jawa Barat saat peristiwa tsunami Selat Sunda terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya, Bupati Pandeglang Irna Narulita saat itu cepat tanggap dengan mendatangi masyarakat pascatsunami. 

"Saya apresiasi sangat baik pada (bencana) Selat Sunda. Itu bupatinya langsung keliling menenangkan masyarakat. Paling tidak ke keluarga korban, jadi dia hadir. Sementara di Palu kita tunggu tiga hari loh enggak nongol-nongol," katanya. 

Rini mengatakan, tiap pemerintah daerah mestinya memiliki rencana kontingensi sebagai upaya mitigasi bencana. Rencana kontigensi merupakan proses suatu daerah untuk menyiapkan suatu hal atau peristiwa yang tidak direncanakan, termasuk bencana alam. 

Tiap daerah, kata dia, sebenarnya telah memiliki rencana kontingensi tersebut. Namun tak jarang rencana kontingensi itu diabaikan begitu saja. 

"Skenario (menghadapi bencana) itu sebenarnya sudah ada. Tiap tahun itu harusnya digunakan kemudian dievaluasi," ucap Rini. 

Selain kepala daerah, lanjutnya, tiap menteri yang ada di kabinet kerja mestinya juga tanggap dalam menghadapi bencana. Dengan demikian semua pihak dapat meminimalisasi risiko saat bencana terjadi. 

"Saya pikir harus punya nyalilah. Menteri, presiden juga, harus tanggung jawab," tuturnya. 

Sepanjang 2018, sejumlah bencana alam terjadi di Indonesia dalam waktu yang berdekatan. Di antaranya gempa Palu hingga tsunami di Selat Sunda. 

BMKG menyebut tsunami Selat Sunda dipicu erupsi Gunung Anak Kraktau. Sejumlah pihak menyayangkan lantaran tak ada peringatan dini atas terjadinya tsunami tersebut. Akibatnya ratusan orang menjadi korban jiwa dan lainnya dilaporkan masih hilang.

(psp/kid)