Belajar dari Supersemar, Megawati Tak Mau Hujat Soeharto

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengaku selalu mewanti-wanti kepada seluruh kader atau masyarakat luas untuk tak menghujat presiden ke-2 Indonesia Soeharto. Hal itu ia sampaikan saat berpidato di hadapan puluhan kelompok milenial yang hadir dalam acara 'Megawati Bercerita' di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (7/1).

"Mengapa ketika pak Harto itu dihujat saya yang mengatakan jangan hujat dia," kata Megawati.

Mega bercerita bahwa ayahnya, Sukarno diturunkan secara tak baik oleh rezim yang tak menghendakinya sebagai Presiden. Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) pada 1966 disebut membuat Sukarno tak lagi leluasa memegang kendali kekuasaan kala itu.

Lihat juga: Cerita Megawati Soal Prabowo Kangen Nasi Goreng Masakannya

Puncaknya, ketika Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) bersidang pada 7 Maret 1967 untuk mencabut mandat Sukarno kemudian melantik Soeharto sebagai presiden.

Meski begitu, Megawati mengatakan bahwa peristiwa itu harus dijadikan pelajaran dan tak boleh terulang kembali di kemudian hari

"Saat saya [kuliah] di Universitas Padjajaran di Bandung lalu, tahun 65 akibat ayah saya diturunkan dengan cara yang menurut saya, tidak baik. Tidak ada kata lain, tidak baik. Jadikan ini sebuah pembelajaran," kata dia.

Presiden ke-2 RI, Soeharto. (REUTERS)

Mega menyatakan pergulatan kekuasaan secara brutal dan sepihak seperti itu tak perlu dilanjutkan kembali.

Ia menyatakan fenomena pemimpin yang kerap dipuja ketika menang dan dijatuhkan ketika lemah bukan tradisi yang baik untuk dijalankan di Indonesia.

"Setiap presiden itu apa selalu dijatuhkan seperti begitu dengan sebuah rekayasa? tentu rekayasa politik. Mudah-mudahan semua akan berjalan dengan baik," kata dia.

Lihat juga: Ruhut Bandingkan Korupsi Era Jokowi dan Soeharto

Di sisi lain, Megawati turut mencurigai bahwa Pemilu 2019 kali ini turut ditunggangi oleh pihak yang ingin memecah belah masyarakat. Sebab, ia menilai tidak ada hambatan berarti sejak Pemilu 1955 silam digelar kecuali Pemilu saat ini.

"Tapi kok demokrasi yang sudah dibentuk sejak 1955 mau dipecah sendiri oleh bangsanya," kata dia. (rzr/ain)