TKN dan BPN Akui Salah Komunikasi Soal Debat dan Sosialisasi
CNN Indonesia
Senin, 07 Jan 2019 23:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, mengakui pihaknya berkontribusi dalam kegaduhan terkait persiapan debat capres-cawapres beberapa waktu belakangan.
Menurutnya, masih ada miskomunikasi antara pihak yang rapat bersama KPU dengan juru bicara yang memberi pernyataan ke publik.
"Satu hal yang perlu saya sampaikan memang kita menyadari banyak hal yang terungkap ke publik di dalam pengambilan keputusan yang seharusnya tidak dipublikasikan, terutama dari tim kami juga yang tidak mengikuti proses rapat," kata Aria dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).
Ia mencontohkan kegaduhan soal sosialisasi visi-misi. Sebenarnya, kata dia, peniadaan sosialisasi visi-misi yang semula dijadwalkan 9 Januari 2019 adalah kesepakatan bersama.
Namun ketika informasi beredar di masyarakat, kata Aria, seakan-akan merupakan tindakan plin-plan KPU.
"Kami sepakat untuk menertibkan aturan main, mana yang jadi ranah publik dan jadi konsensus kesepakatan," ujarnya.
Senada, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, menyebut gaduh penghapusan sosialisasi visi-misi itu sudah disepakati bersama oleh KPU, BPN, dan TKN. Sosialisasi itu akan digelar secara terpisah oleh masing-masing kubu.
Namun, ada beberapa pihak, seperti Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, yang mempermasalahkan keputusan itu tanpa koordinasi terlebih dulu.
"Kami mendukung pertanyaan-pertanyaan hebat dari panelis beberapa hari sebelumnya dikirim lewat amplop tertutup kepada masing-masing calon," tutur dia.
Priyo berjanji bakal memperbaiki komunikasi dengan anggota BPN lain agar tidak terjadi hal serupa.
"Sementara sampai hari ini saya tidak enak hati kalau KPU di-bully karena mereka telah berikhtiar, tentu tidak adil. Saya harap independensinya [KPU] akan terus bertahan," Priyo menjelaskan.
(arh)
Menurutnya, masih ada miskomunikasi antara pihak yang rapat bersama KPU dengan juru bicara yang memberi pernyataan ke publik.
"Satu hal yang perlu saya sampaikan memang kita menyadari banyak hal yang terungkap ke publik di dalam pengambilan keputusan yang seharusnya tidak dipublikasikan, terutama dari tim kami juga yang tidak mengikuti proses rapat," kata Aria dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun ketika informasi beredar di masyarakat, kata Aria, seakan-akan merupakan tindakan plin-plan KPU.
Namun, ada beberapa pihak, seperti Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, yang mempermasalahkan keputusan itu tanpa koordinasi terlebih dulu.
"Kami mendukung pertanyaan-pertanyaan hebat dari panelis beberapa hari sebelumnya dikirim lewat amplop tertutup kepada masing-masing calon," tutur dia.
"Sementara sampai hari ini saya tidak enak hati kalau KPU di-bully karena mereka telah berikhtiar, tentu tidak adil. Saya harap independensinya [KPU] akan terus bertahan," Priyo menjelaskan.
(arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK