TKN dan BPN Akui Salah Komunikasi Soal Debat dan Sosialisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Program Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, mengakui pihaknya berkontribusi dalam kegaduhan terkait persiapan debat capres-cawapres beberapa waktu belakangan.

Menurutnya, masih ada miskomunikasi antara pihak yang rapat bersama KPU dengan juru bicara yang memberi pernyataan ke publik.

"Satu hal yang perlu saya sampaikan memang kita menyadari banyak hal yang terungkap ke publik di dalam pengambilan keputusan yang seharusnya tidak dipublikasikan, terutama dari tim kami juga yang tidak mengikuti proses rapat," kata Aria dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Senin (7/1).

Lihat juga: KPU, BPN dan TKN Sepakat Pertanyaan Diberikan Sebelum Debat

Ia mencontohkan kegaduhan soal sosialisasi visi-misi. Sebenarnya, kata dia, peniadaan sosialisasi visi-misi yang semula dijadwalkan 9 Januari 2019 adalah kesepakatan bersama.

Namun ketika informasi beredar di masyarakat, kata Aria, seakan-akan merupakan tindakan plin-plan KPU.

"Kami sepakat untuk menertibkan aturan main, mana yang jadi ranah publik dan jadi konsensus kesepakatan," ujarnya.

Lihat juga: Fadli: Pertanyaan Dibocorkan, Debat Jadi Enggak Greget

Senada, Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Priyo Budi Santoso, menyebut gaduh penghapusan sosialisasi visi-misi itu sudah disepakati bersama oleh KPU, BPN, dan TKN. Sosialisasi itu akan digelar secara terpisah oleh masing-masing kubu.

Namun, ada beberapa pihak, seperti Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, yang mempermasalahkan keputusan itu tanpa koordinasi terlebih dulu.

"Kami mendukung pertanyaan-pertanyaan hebat dari panelis beberapa hari sebelumnya dikirim lewat amplop tertutup kepada masing-masing calon," tutur dia.

Lihat juga: Fahri Hamzah: Debat Pilpres Bukan Cerdas Cermat

Priyo berjanji bakal memperbaiki komunikasi dengan anggota BPN lain agar tidak terjadi hal serupa.

"Sementara sampai hari ini saya tidak enak hati kalau KPU di-bully karena mereka telah berikhtiar, tentu tidak adil. Saya harap independensinya [KPU] akan terus bertahan," Priyo menjelaskan.

(arh)