Habiburokhman: Debat Perdana Akan Berat untuk Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Direktorat Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Habiburokhman menyatakan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal kewalahan menghadapi debat pertama yang dilangsungkan pada 17 Januari 2019 mendatang.

Hal itu lantaran capaian kinerja petahana di bidang hukum, Hak Asasi Manusia, pemberantasan korupsi, dan terorisme dinilai masih belum memuaskan. Diketahui debat capres cawapres bakal mengangkat empat tema tersebut.

"Hukum dan HAM tidak hanya bicara tentang visi-misi tapi apa yang sudah dilakukan petahana selama berkuasa itu yang menurut saya berat," ujar Habiburokhman dalam diskusi Pembahasan Materi Debat Pertama, HAM, Terorisme, Korupsi, dan Hukum, di Media Center BPN Prabowo-Sandi, Jakarta, Selasa (8/1).

Habiburokhman mengatakan dari sisi hukum, selama masa pemerintahan Jokowi kesetaraan di mata hukum banyak dilanggar. Ia mencontohkan kasus Asma Dewi dan Politikus NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat.

Prabowo dan Jokowi akan berhadapan di debat perdana Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Lihat juga: PKS Sebut Prabowo Beri Tenggat Kursi Wagub DKI Terisi Januari

Menurut dia proses hukum kedua kasus tersebut tidak adil. Satu sisi Asma Dewi yang melayangkan kritik malah divonis lima bulan 15 hari terkait kasus ujaran kebencian bernuansa SARA.

Di sisi lain Viktor saat ini tidak jelas proses hukumnya. Padahal, dia dilaporkan sejumlah partai politik ke Bareskrim lantaran dirinya mengaitkan PAN, Gerindra, Demokrat, dan PKS sebagai pendukung negara khilafah, dalam pidatonya di Kupang, pada Agustus 2018 lalu.

"Asma Dewi dibilang mentransfer uang ke Saracen tapi di surat dakwaan itu tidak ada. Kemudian vonis dipaksakan melakukan tindak pidana ujaran kebencian padahal dia hanya mengkritik tindakan mengimpor jeroan melalui akun facebook dia," ujar Habib.

"Sementara di sisi lain Viktor Laiskodat dilaporkan teman-teman parpol sampai sekarang tidak terlihat prosesnya, itu yang jadi pertanyaan kesetaraan dihadapan hukum. Pertanyaannya hukum tumpul terhadap pendukung kekuasaan," ujarnya.

Sementara itu dari sisi HAM, ia mengatakan selama memerintah Jokowi gagal menuntaskan kasus pelanggaran HAM masa lalu seperti yang dijanjikannya pada Pilpres 2014. Bahkan, muncul kasus pelanggaran HAM baru, penyiraman air keras kepada penyidik KPK Novel Baswedan, yang tak jelas rimbanya.

"Di konteks HAM pemerintah tidak selesaikan kasus masa lalu, ada kasus macam-macam, ada kasus baru juga, seperti Novel Baswedan," ucapnya.

Polisi tak kunjung mengungkap dalang kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Lihat juga: Prabowo Cerita Si Kaya Jakarta dan Warga Miskin Gantung Diri

Dari sisi pemberantasan korupsi, pemerintahan Jokowi pun memiliki rapor merah. Hal itu terlihat dari banyaknya pejabat kementerian dan lembaga yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Bahkan, kata dia, lembaga pemasyarakatan masyarakat yang seharusnya menjadi tempat pembinaan para narapidana untuk jadi lebih baik, justru menjadi tempat korupsi.

"Kementerian beruntun kena OTT, Kemenpora dan PUPR. Belum lagi baca nawacita itu ada isinya tentang sistem birokrasi yang bersih, tapi dalam inti sistem hukum ada OTT di Lapas Sukamiskin," kata dia.

"Dalam peradilan pidana, pemasyarakatan itu proses akhirnya bagaimana warga binaan supaya menyadari kesalahan sampai bergabung ke masyarakat. Tapi di tahapan itu ada tindak pidana korupsi penyuapan," papar dia.

Lihat juga: Debat Perdana, Tim Prabowo Bakal Ungkit Kasus Novel Baswedan

Sementara terkait terorisme, politikus PAN, Yahdil Abdi Harahap lebih menyoroti masalah Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. Menurut dia tindakan KKB yang melakukan pembunuhan dan penculikan pekerja PT Istaka Karya adalah wujud tindak pidana terorisme.

Namun, sampai saat ini pemerintah tak kunjung mengecap mereka sebagai teroris.

"Ada perbuatan terorisme yang tidak pernah distigma sebagai gerakan teroris. Di Papua sana, ini kan suatu kerancuan dalam pemberantasan tindak pidana teroris," kata Yahdil.

"Memang terjadi di sana belakangan ini kan terjadi penculikan, pembunuhan, teror kepada masyarakat sipil, terhadap pekerja. Ini kan seharusnya tidak boleh terjadi," ujar dia. (sah/osc)