"Harus belajar dari [slogan] Pegadaian, 'menyelesaikan masalah tanpa masalah'," ujarnya di Jakarta Pusat, Kamis (10/1).
Ia menilai awalnya tata kelola Tanah Abang sudah cukup baik di bawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saat itu, Ahok melarang Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berjualan di sepinggir jalan Tanah Abang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menyinggung soal pembangunan Jalur Penyeberangan Multiguna (JPM) atau skybridge di Tanah Abang yang memiliki 446 kios. Baginya, itu bukanlah solusi pengelolaan PKL.
Diketahui JPM mulanya dijadwalkan rampung pada 23 November. Tapi, sejumlah kendala membuat pengerjaannya molor. Salah satu hambatannya terkait dengan evaluasi arus penumpang Stasiun Tanah Abang setelah skybridge terbangun dan tersambung dengan pasar.
Tigor menilai skybridge justru akan menambah persoalan baru. Hal itu berupa tidak lakunya barang dagangan yang diperjualbelikan oleh PKL Tanah Abang.
Menurut Tigor, bukan skybridge yang dibutuhkan untuk mengelola pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Seharusnya penegakan aturan yang ditegakkan untuk pedagang kaki lima dan penyediaan tempat yang membuat PKL tidak turun ke jalan.
(gst/arh)