Tarif IRTI Monas Naik, PNS DKI Dilarang Parkir di Gedung DPRD

CNN Indonesia | Senin, 14/01/2019 14:02 WIB
Tarif IRTI Monas Naik, PNS DKI Dilarang Parkir di Gedung DPRD Parkiran kawasan IRTI Monas. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris DPRD DKI Jakarta M Yuliardi mengimbau kepada para PNS di lingkungan Pemprov DKI untuk tak memarkirkan kendaraannya di lahan parkir Gedung DPRD DKI Jakarta.

Apalagi, mulai Selasa (15/1) besok kenaikan tarif parkir bagi PNS di parkir IRTI Monas mulai berlaku.

"Kalau sesuai arahan Pak Gubernur kan diharapkan enggak di sini lagi (lahan parkir Gedung DPRD)," kata Yuliardi saat dihubungi, Senin (14/1).

Menurut Yuliardi, lahan parkir yang ada di ruang bawah tanah (basement) Gedung DPRD DKI juga terbatas.


Yuliardi menuturkan selama ini lahan parkir di Gedung DPRD memang diprioritaskan untuk anggota DPRD DKI, pegawai Sekretariat DPRD DKI yang memiliki stiker khusus di kendaraan, tamu DPRD DKI, serta warga yang mengurus sesuatu di DPRD DKI maupun Balai Kota Jakarta.

Saat ini pun, kata Yuliardi, pihaknya juga mulai memasang portal di gerbang masuk ke lahan parkir. Portal tersebut dipasangkan dengan sistem buka tutup untuk menghindari kelebihan kapasitas di lahan parkir tersebut.

"Kalau di bawah (lahan parkir) penuh), kita tutup, kalau di bawah sudah banyak yang keluar, kami buka lagi sesuai kapasitas yang ada," tutur Yuliadi.

PNS di lingkungan Pemprov DKI selama ini diketahui memanfaatkan tarif parkir murah di lahan IRTI Monas. Namun, mulai 15 Januari tarif parkir bagi PNS di parkiran IRTI Monas akan dinaikkan.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah menetapkan tarif parkir baru sebesar Rp352.000 per bulan untuk kendaraan roda dua atau sepeda motor. Tarif baru tersebut naik sekitar 16 kali lipat jika dibandingkan dengan tarif sebelumnya yakni sebesar Rp22.000 per bulan.

Sedangkan untuk tarif parkir kendaraan roda empat naik sekitar delapan kali lipat, yakni dari Rp66.000 per bulan menjadi Rp550.000 per bulan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuturkan alasan penghapusan tarif murah bagi PNS itu untuk mendorong para pegawai beralih menggunakan transportasi umum. Apalagi, pegawai Pemprov DKI juga telah mendapat fasilitas menumpang bus Transjakarta gratis.

"Ini Pemprov malah mengajari yang salah, dengan kita memberikan biaya parkir yang murah, berkantor di Medan Merdeka Selatan," kata Anies, Jumat (7/12).

(dis/dea)