TKN Anggap Pemaparan Visi-Misi Jokowi di TV Bukan Kampanye

CNN Indonesia | Senin, 14/01/2019 18:34 WIB
TKN Anggap Pemaparan Visi-Misi Jokowi di TV Bukan Kampanye Wakil Direktur TKN Lukman Edy. (CNN Indonesia/Ramadhan Rizki Saputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai Jokowi tidak melanggar aturan pemilihan umum ketika menyampaikan visi dan misinya untuk Indonesia di stasiun televisi. 

Wakil Direktur Saksi TKN Muhammad Lukman Edy mengatakan acara tersebut merupakan sosialisasi Jokowi selaku presiden.

"Itu sosialisasi beliau sebagai presiden dan itu tidak dilarang dalam UU Pemilu," ujar Lukman di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (14/1).


Lukman menuturkan sosialisasi tentang keberhasilan pemerintah, presiden, maupun menteri dalam memanfaatkan APBN dan menjalankan RPJMN tidak dilarang oleh UU Pemilu dan PKPU. Sehingga, ia menilai apa yang disampaikan oleh Jokowi selaku presiden diperbolehkan.

Meski demikian, Lukman tidak mengelak pihak yang mengesankan acara tersebut sebagai bagian dari kampanye Jokowi. Hal itu, kata dia, terlihat dari sejumlah poster digital terkait acara tersebut yang mencantumkan gambar TKN.

Padahal, ia menegaskan TKN sama sekali tidak terlibat dalam acara itu. Ia menyebut cara tersebut merupakan inisiatif pemerintah.

"Mungkin mau mendorong agar sosialisasi Pak Presiden ini dianggap sebagai kampanye dan itu adalah pelanggaran. Jadi TKN tidak terlibat di dalam karena ini bukan program TKN, ini beliau sebagai presiden," ujarnya.

Politisi PKB ini menyebut penyampaikan kinerja Jokowi di televisi sangat penting bagi masyarakat. Ia menilai masyarakat perlu mengetahui dengan benar kesuksesan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Sebab, ia menyebut sekitar 15 persen masyarakat Indonesia terpapar dengan berita hoaks, baik menyangkut politik hingga pembangunan di era Jokowi.
Beberapa contoh hoaks terhadap pemerintah, kata dia, misalnya menyangkut Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat. Bahkan, ia mendapat informasi tentang KIS sebagai program capres Prabowo Subianto.

"Ada di Jambi itu kita ada berita hoaks yang menyatakan bahwa KIS itu adalah programnya Prabowo, ada gitu hoaksnya benar. Pakai poster lagi dia membagi-bagikan KIS ini adalah pembagian dari Pak Prabowo," ujar Lukman.

Selain itu, Lukman juga mengungkit soal hoaks tentang program pembangunan infrastruktur di era Jokowi. Ia berkata banyak pihak yang mempertanyakan program pembangunan infrastruktur Jokowi karena terpengaruh hoaks.
TKN Tegaskan Pemaparan Visi Jokowi di Televisi Bukan KampanyeCalon presiden dan wakil presiden 2019. (CNN Indonesia/Hesti Rika Pratiwi)
Ia menambahkan, Jokowi sejatinya memang mendapat keuntungan selaku calon petahana sebagaimana yang diatur dalam UU politik.

"Apa itu advantage-nya ya dia ada momentum dan ruang untuk menyampaikan sosialisasi keberhasilan pemerintah dan itu tidak dilarang UU. Tetapi ketika dia kampanye, dia tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah," ujar Lukman.

Lebih dari itu, Lukman menegaskan TKN mempersilakan semua pihak untuk melaporkan Jokowi atas dugaan pelanggaran pemilu. Ia mengaku pihaknya siap memberi penjelasan bahwa acara bukan bagian dari kampanye.

"Acara itu adalah bagian dari sosialisasi oleh pemerintah berkenaan dengan pembangunan," ujarnya.

Jokowi Diuntungkan Saat Debat

Pengamat politik Indonesia Political Review, Ujang Komarudin menyatakan pasangan Joko Widodo-Maruf Amin lebih diuntungkan dalam debat perdana Pilpres 2019 dari pada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Sebab, ia mengatakan kinerja Jokowi selaku petahana dapat diukur oleh masyarakat.

"Jokowi lebih diuntungkan karena kinerjanya dapat diukur dan dapat dinilai langsung oleh masyarakat," ujar Ujang di Jakarta, Senin.

Ujang menuturkan penilaian masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai petahana di bidang Hukum, HAM, dan pemberantasan korupsi masih tinggi. Sehingga, Jokowi-Ma'ruf sejatinya lebih siap ketimbang Prabowo-Sandiaga.

Lebih lanjut, Ujang menyampaikan isu pelanggaran HAM yang diduga dilakukan Prabowo kemungkinan akan muncul kembali di debat Pilpres 2019. Bahkan, ia menyebut isu HAM yang mengarah ke Prabowo bisa lebih besar.

Terkait dengan itu, ia pun mengingatkan Prabowo untuk bisa menjawab isu HAM yang mengarah kepadanya.

Senada, pengamat politik The Habibie Center, Bawono Kumoro mengatakan ada sejumlah catatan positif terhadap Jokowi di dalam debat perdana, terutama di bidang hukum dan korupsi.

Pertama, ia menyebut, Jokowi telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7/2015 dan Inpres Nomor 10/2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Presiden Nomor 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, ia berkata Jokowi juga telah memangkas regulasi yang membuat proses administrasi menjadi lama dan berbelit. Bahkan, pemangkasan itu membuat peringkat Indonesia di Ease of Doing Business meningkat.

"Ketiga, Jokowi telah membersihkan aparatur pemerintah melalui tim saber pungli dan tidak mengintervensi hukum suatu kasus," ujarnya.
(jps/ugo)