KPU dan Bawaslu Bahas Dugaan Curi Start Kampanye Jokowi di TV

CNN Indonesia | Senin, 14/01/2019 14:15 WIB
KPU dan Bawaslu Bahas Dugaan Curi Start Kampanye Jokowi di TV Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo. (CNN Indonesia/ Harvey Darian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) bakal membahas dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan belum bisa menjelaskan secara rinci apakah kegiatan Jokowi tersebut termasuk pelanggaran kampanye atau tidak.

Jokowi memaparkan visi dan misi yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi swasta pada Minggu (13/1) malam. Sementara jadwal kampanye berupa iklan di media massa baru boleh dilakukan pada 24 Maret-13 April.



"Ini juga kita akan bahas itu. Kita belum bisa menyampaikan," kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Senin (14/1).

Wahyu sendiri mengaku belum menyaksikan tayangan saat Jokowi memaparkan visi dan misi. Karena itu, dia belum mau memberikan pendapat.

Wahyu mengamini saat ini memang sudah masuk masa kampanye. Meski begitu, lanjutnya, tetap ada aturan main KPU yang harus dipatuhi kontestan Pilpres 2019. Salah satunya soal kampanye di media massa.

KPU dan Bawaslu Bahas Dugaan Kampanye Jokowi di Media MassaKomisioner KPU Wahyu Setiawan. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Merujuk UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 274, visi dan misi termasuk bagian dari kampanye. Kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2018 diatur waktu pelaksanaan kampanye berupa iklan di media massa.

Setelah jadwal kampanye di media massa, diberlakukan masa tenang hingga hari pencoblosan pada 17 April.

"Kampanye di media massa akan difasilitasi KPU selama 21 hari mulai 24 maret sampai 13 april," kata wahyu.



Wahyu enggan buru-buru menyimpulkan kegiatan Jokowi memaparkan visi dan misi sebagai kampanye berupa iklan di media massa. Menurut dia, tidak semua yang ditampilkan di media massa adalah iklan. Karenanya, dia ingin membicarakan hal itu bersama komisioner KPU yang lain.

"Ini kan belum tentu. Kami sudah membuat gugus tugas, KPU, Bawaslu, KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), karena terkait penyiaran di media massa khususnya televisi, radio. nanti Kita akan rembuk dengan pihak KPI," kata Wahyu.

Bawaslu Rapat Pleno


Di tempat terpisah, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) juga mengadakan rapat pleno untuk membicarakan kemungkinan dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal yang dilakukan Jokowi. Rapat pleno dilaksanakan pukul 10.00 WIB pada Senin (14/1).

"Mau di rapat pleno kan," kata Fritz melalui pesan singkat, Senin (14/1).

KPU dan Bawaslu Bahas Dugaan Kampanye Jokowi di Media MassaAnggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Fritz Edward Siregar. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Fritz belum mau bicara banyak. Dia juga tidak menjawab apakah Jokowi sudah memberitahu Bawaslu sebelum memaparkan visi dan misi melalui stasiun televisi swasta.

Terkait ada dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal, Fritz juga belum mau angkat suara.

"Nanti kami sampaikan hasil (rapat pleno) kami ya," ucap Fritz.


Sejumlah stasiun televisi swasta menayangkan Jokowi yang tengah memaparkan janji-janji pembangunan serta pencapaiannya di periode pertama. Dia juga menyoroti soal kemauan politik untuk mengeksekusi pembangunan.

"Kalau bisa putuskan di lapangan karena kondisinya harus diputuskan cepat, ini putusan politik yang kadang-kadang harus tegas, nabrak dan menyelesaikan itu di lapangan," kata Jokowi, dalam acara bertajuk 'Visi Jokowi', dikutip dari Antara, Senin (14/1).

Jokowi mengatakan banyak hal di lapangan yang sebenarnya masalah sederhana. Namun, ketiadaan keputusan membuat proyek tersebut berhenti. Contohnya, proyek Tol Bocimi (Bogor Ciawi Sukabumi).

"Sudah 26 tahun tidak ada progress kemudian sejak 2017 kita kerjakan alhamdulilah sudah 15 kilometer dan kita harapkan lanjut sampai ke Sukabumi dan setelat-telatnya selesai 2020," ucap Jokowi.

(bmw/pmg)