Analisis

Pidato Prabowo, Antara Penuh Kritik dan Minim Solusi Konkret

CNN Indonesia | Selasa, 15/01/2019 15:31 WIB
Pidato Prabowo, Antara Penuh Kritik dan Minim Solusi Konkret Prabowo Subianto saat memberi pidato kebangsaan di JCC, Senin (14/1). (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan lima fokus kerja yang berisi kritik pada pada pemerintahan Joko Widodo dalam pidato kebangsaan di Jakarta Convention Center (JCC), Senin (14/1) malam. Di hadapan ribuan orang yang hadir, dengan berapi-api Prabowo melontarkan kritik tajam.

'Peluru' pertama yang ditembakkan Prabowo terkait keadilan ekonomi rakyat. Kedua, tentang kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya keadilan hukum dan kualitas demokrasi.

Lalu, soal upaya menjadikan Indonesia sebagai rumah yang aman bagi semua rakyat. 'Peluru' terakhir, terkait penguatan karakter dan kepribadian bangsa.


Lima fokus itu tentu mendapat apresiasi dan tepuk tangan dari para hadirin yang hadir, termasuk para timsesnya dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi.

Namun di sisi lain, Prabowo dinilai hanya bisa menembakkan 'peluru' kritik tanpa menawarkan solusi konkret. 'Peluru' yang dilontarkan itu pun dianggap cenderung kosong karena tidak melandasinya dengan validitas data.

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Firman Manan mengamini hal tersebut. Menurutnya, Prabowo sebagai penantang Jokowi di Pilpres 2019 ini memang harus 'menghabisi' kinerja pemerintah, namun harus disertai solusi.

Pun dengan program-program yang ditawarkan, Prabowo harus berbeda dengan program yang sudah dijalankan Jokowi bersama Jusuf Kalla dalam empat tahun terakhir.

"(Capres penantang) tidak selesai mengkritisi, (harus) memberikan alternatif solusi. Dia juga harus menunjukkan perbedaan dengan apa yang sudah dilakukan pemerintahan saat ini," kata Firman saat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (16/1).
Prabowo, Pidato Tanpa Solusi dan 5 'Peluru' Kosong ke JokowiPrabowo Subianto. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Dia melanjutkan, solusi-solusi yang disampaikan atas kritik kinerja pemerintahan Jokowi yang disampaikan Prabowo pun harus bersifat konkret.

Menurutnya, pemilih tidak akan bisa menangkap pesan yang disampaikan bila Prabowo masih menggunakan model retorika dalam setiap pidato.

"Karena ini sudah masuk empat bulan terahir masa kampanye, seharusnya bicara tataran solusi konkret. Kalau model masih retorika, pemilih belum menangkap pesan yang ditawarkan Prabowo," ujarnya.

Firman pun melihat Prabowo belum memiliki isu prioritas yang kemudian dijabarkan secara mendalam.

Menurutnya, Prabowo harus berbicara pada tataran hal yang lebih bersifat mikro. Firman berpendapat, masyarakat sulit memahami pandangan capres bila terus diberikan hal-hal bersifat makro dan data yang general.

Dia mengambil contoh terkait upaya memperkuat program Keluarga Berencana (KB). Menurutnya, program ini harus dijabarkan agar jelas dan tidak jadi mengarahkan ingatan publik pada era Orde Baru saja.

"Misalnya KB, apa prioritas? Ketika di-breakdown mungkin nanti nyambungnya ke ekonomi dan sebagainya, tapi harus di-breakdown," ucap Firman.

Ia pun mencatat, selain minim solusi konkret, Prabowo juga memiliki persoalan terkait data dalam setiap kritik yang dilayangkan terhadap pemerintahan Jokowi.

Salah satu bukti nyata terkait hal tersebut dalam pidato di JCC, tambah Firman, saat Prabowo menyatakan bahwa penghasilan dokter di Indonesia lebih kecil dibandingkan tukang parkir.

Menurutnya, kritik-kritik semacam hal tersebut dapat menjadi kontroversi di tengah masyarakat bila tidak didukung dengan data valid. Firman berkata, hal itu sebelumnya pernah terjadi saat Prabowo menyebut wilayah Jawa Barat masuk dalam kategori rawan pangan.

"Ketika mengkritisi juga, datanya harus valid. Statement Prabowo beberapa kali menimbulkan kontroversi karena tidak dilengkapi data," ujar dia.
Prabowo, Pidato Tanpa Solusi dan 5 'Peluru' Kosong ke JokowiPrabowo Subianto dan Jokowi kembali bertarung di Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
Harus Lebih Substantif

Senada, pengamat politik dari Universitas Paramadina Toto Sugiarto juga menyatakan Prabowo harus melengkapi setiap kritiknya terhadap pemerintahan Jokowi dengan solusi dan data valid.

Menurutnya banyak hal substansi yang harus diperjelas dari setiap kritik yang dilontarkan oleh Prabowo lewat pidatonya di JCC, seperti terkait impor, angka masyarakat miskin, hingga pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran.

Selain harus didukung dengan memberikan solusi, kata Toto, kritik-kritik itu juga harus ditopang dengan data yang valid.

"Itu tidak dijelaskan. Secara retorika bagus, tapi sisi substansi banyak yang harus diperjelas lagi," tuturnya.

Lebih lanjut, Toto pun mempertanyakan isi pidato Prabowo yang menjanjikan sebuah program yang sudah berjalan di era pemerintahan Jokowi yakni pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar.

Menurutnya, tidak ada hal baru dari program dana desa yang dijanjikan Prabowo. Dia pun menduga, Prabowo medapatkan informasi yang salah tentang dana desa sehingga menjanjikan program tersebut kembali.

"Dana desa Rp1 miliar setiap desa itu sudah jalan, kalau dikatakan itu akan jadi program, itu akan aneh. Berarti dalam pikiran Prabowo itu belum berjalan, artinya ada informasi belum sampai ke dia," katanya.

Dia melanjutkan, seharusnya Prabowo menyelipkan sebuah hal baru dalam janji pemberian dana desa sebesar Rp1 miliar, misalnya mekanisme penyalurannya guna mencegah praktik korupsi.

Lebih dari itu, Toto berharap Prabowo segera menambal kekurangannya tersebut jelang debat perdana Pilpres 2019 yang akan berlangsung Kamis, 17 Januari mendatang. Menurutnya, Prabowo harus datang ke arena debat dengan dibekali banyak data.

Prabowo pun harus menyampaikan pernyataan yang berbasiskan data kemudian menawarkan program yang lebih baik dari calon presiden petahana.

"Harus lebih maju dari sekarang," kata Toto.

Sementara itu Juru Bicara BPN Prabowo-Sandi, Ferdinand Hutahaean mengatakan apa yang disampaikan Prabowo adalah garis besar. Sementara untuk detailnya menurut Ferdinand akan dilakukan saat eksekusi kebijakan.

"Tapi kalau ada yang mau diskusi dengan kami soal detailnya seperti apa, kami akan jawab," kata Ferdinand.



(mts/osc)