Panglima TNI Siapkan Konsep Perang Kota buat Antisipasi Teror

CNN Indonesia | Rabu, 16/01/2019 23:28 WIB
Panglima TNI Siapkan Konsep Perang Kota buat Antisipasi Teror Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya sedang mengembangkan konsep dan menyusun taktik perang kota untuk mengantisipasi aksi terorisme. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya sedang mengembangkan konsep dan menyusun taktik perang kota untuk mengantisipasi aksi terorisme.

"Meminta kepada seluruh satuan-satuan Kopasus, Marinir maupun Kostrad untuk mengembangkan konsep perang kota dan selama ini mereka juga dilatih termasuk perang hutan," ujar Hadi di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (16/1).

Tak hanya mengembangkan konsep, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara itu juga meminta prajuritnya untuk menyusun taktik perang kota saat diperlukan.
Hadi mengatakan alasan ia meminta seluruh prajurit TNI untuk mempersiapkan perang kota berkaca dari peristiwa serangan di Marawi, Filipina, pada Mei 2017 silam, ketika kota itu dikuasai oleh ratusan orang bersenjata diduga kelompok Maute.


Selain itu, ia meminta seluruh jajarannya untuk mengggunakan teknologi nano dan mengembangkan non- lethal weapon.

"Saya sampaikan kita harus sudah memulai menggunakan teknologi nano, sehingga teknologi nano ini bisa diperlukan pada saat perang kota. Non Lethal Weapon ini juga harus juga dikembangkan," kata Hadi.
Keterlibatan TNI dalam penanggulangan terorisme diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme pasal 43I ayat 1 sampai 3. 

Dalam ayat 1 disebutkan tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Lalu, ayat 2 menyebutkan dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI.

Sedangkan Ayat 3 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. (din/has)