ANALISIS
Prediksi Debat Capres 2019: Hambar Isu HAM Panas di Korupsi
CNN Indonesia
Kamis, 17 Jan 2019 19:13 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Debat capres perdana pilpres 2019 antara pasangan calon Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mengangkat tema hukum, korupsi, terorisme dan hak asasi manusia (HAM) diprediksi akan berlangsung pasif dan normatif.
Baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi disebut akan bermain aman dalam isu-isu hukum, terorisme, termasuk HAM. Khusus HAM, keduanya dinilai memiliki catatan yang kurang baik.
Namun, tensi debat diprediksi akan meningkat saat memasuki sesi yang membahas pemberantasan korupsi.
"Debat ini akan menghangat ketika masuk ke isu korupsi. Pasti saya pikir Prabowo akan melihat kelemahan kebijakan antikorupsi di zaman Jokowi," kata Deputi Direktur Indonesian Legal Roundtable (ILR) Erwin Natosmal Oemar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/1).
Menurut Erwin, Jokowi nantinya akan banyak mengklaim kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Di sisi lain, Prabowo akan menyerang Jokowi dengan isu serangan terhadap KPK maupun kasus-kasus korupsi besar yang belum terselesaikan.
Tercatat, di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, upaya 'menyerang' KPK pernah terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya seperti pembentukan panitia khusus hak angket di parlemen yang digagas partai koalisi pendukung pemerintah, hingga teror terhadap penyidik yakni Novel Baswedan, maupun pimpinan lembaga antikorupsi yaitu Agus Rahardjo dan La Ode Muhammad Syarif.
Sedangkan kasus korupsi besar yang tercatat masih belum rampung adalah kasus korupsi Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI), dana talangan Bank Century, maupun kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Jadi titik kuncinya di isu antikorupsi akan menghangat. Tapi di isu lain, HAM, reformasi hukum itu menurut saya akan normatif," kata dia.
Selama debat berlangsung, Erwin memprediksi Jokowi akan banyak bersikap pasif dan memberikan Ma'ruf untuk mengambil peran sebagai 'penyerang', terutama ketika masuk sesi yang membahas isu HAM.
Walau diprediksi akan datar dan normatif di isu HAM, namun Erwin menganggap kedua kandidat tetap akan menyerang satu sama lain. Ma'ruf dinilai akan menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebaliknya, Prabowo kata Erwin, juga akan menyerang Jokowi dengan isu penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
"Saya pikir Pak Maruf dominan, karena Jokowi akan pasif, dia tau dia punya banyak masalah. Prabowo juga akan lebih banyak aktif, tapi lebih di isu antikorupsi," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Erwin, publik baru mendengar secara samar-samar program hukum yang ditawarkan kedua kandidat. Berdasarkan catatannya, Jokowi-Ma'ruf menawarkan 26 program; dan Prabowo-Sandi menawarkan 21 program.
"Sayang, dari pemetaan yang saya lakukan, lebih dari 50 persen program yang ditawarkan kedua calon masih sangat abstrak dan tidak terukur," katanya.
Hambar di HAM dan Terorisme
Serupa, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara menilai debat perdana yang salah satunya akan membahas isu HAM akan berjalan normatif dan hambar.
Anggara memprediksi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi akan banyak membahas isu hak ekonomi, sosial dan budaya seperti pengentasan kemiskinan ketika masuk dalam sesi pembahasan HAM.
Sedangkan, isu HAM dalam hak sipil dan politik keduanya dinilai akan bermain aman dan berkutat dengan pembahasan yang normatif.
"Kenapa seperti itu? Karena kedua pihak punya catatan rekam jejak yang tidak proven (terbukti) terhadap isu hak sipil dan politik," ujar Anggara dihubungi terpisah.
Anggara mencontohkan, baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi tidak akan berani mengangkat isu-isu terkini seperti pembahasan RKUHP maupun isu toleransi dalam persepektif HAM. Keduanya disebut akan membawa persoalan seperti itu dalam perspektif penegakan hukum.
Begitu juga halnya dengan isu pemberantasan terorisme. Dalam tataran global, Anggara menjelaskan terdapat dua kutub pemberantasan terorisme yaitu war against terorism yang mengedepankan penegakan hukum dan counter violent extremism yang menjadikan penegakan hukum hanya sebatas salah satu cara.
Menurut Anggara pemerintahan Jokowi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini belum memiliki roadmap pemberantasan terorisme yang jelas meski sudah menganut prinsip counter violent extremism.
"Sampai sekarang kita belum punya road map dalam melakukan counter violent extremism, tapi kalau BNPT secara prinsip sudah ada tapi roadmapnya belum ada," katanya.
Meski Sandiaga sempat menyebut akan membawa pelabelan Islam dalam pemberantasan terorisme, Anggara menilai hal tersebut hanya sebuah strategi dalam meningkatkan elektoral. Namun, konsep pemberantasan terorisme Prabowo-Sandi dinilai juga masih belum jelas.
Dengan demikian, Anggara menilai kedua kandidat tidak akan unggul satu sama lain dalam isu HAM maupun terorisme. Untuk HAM, menurut Anggara, banyak kemunduran yang dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini. Begitupula halnya dengan Prabowo-Sandi yang disebut tidak memiliki keunggulan atas lawannya.
"Jadi saya rasa sih enggak ada yang lebih unggul dari satu sama lain di isu hak sipil dan politik, tapi di isu hak ekonomi, sosial dan budaya, keduanya punya tawaran yang berbeda," kata Anggara.
Debat capres perdana akan membahas tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme. Debat ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Ketua KPK sekaligus tim panel debat kandidat capres-cawapres Agus Rahardjo, sebelumnya mengatakan tidak boleh ada pembahasan contoh kasus, termasuk pelanggaran HAM selama debat berlangsung.
Namun, KPU membolehkan capres-cawapres untuk membahas contoh kasus di dalam debat Pilpres perdana. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan contoh kasus boleh digunakan sebagai pengantar visi misi.
(swo/dal)
Baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi disebut akan bermain aman dalam isu-isu hukum, terorisme, termasuk HAM. Khusus HAM, keduanya dinilai memiliki catatan yang kurang baik.
Namun, tensi debat diprediksi akan meningkat saat memasuki sesi yang membahas pemberantasan korupsi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Erwin, Jokowi nantinya akan banyak mengklaim kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK. Di sisi lain, Prabowo akan menyerang Jokowi dengan isu serangan terhadap KPK maupun kasus-kasus korupsi besar yang belum terselesaikan.
Tercatat, di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, upaya 'menyerang' KPK pernah terjadi dalam berbagai bentuk. Misalnya seperti pembentukan panitia khusus hak angket di parlemen yang digagas partai koalisi pendukung pemerintah, hingga teror terhadap penyidik yakni Novel Baswedan, maupun pimpinan lembaga antikorupsi yaitu Agus Rahardjo dan La Ode Muhammad Syarif.
Sedangkan kasus korupsi besar yang tercatat masih belum rampung adalah kasus korupsi Bantuan Liquiditas Bank Indonesia (BLBI), dana talangan Bank Century, maupun kasus kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
"Jadi titik kuncinya di isu antikorupsi akan menghangat. Tapi di isu lain, HAM, reformasi hukum itu menurut saya akan normatif," kata dia.
Selama debat berlangsung, Erwin memprediksi Jokowi akan banyak bersikap pasif dan memberikan Ma'ruf untuk mengambil peran sebagai 'penyerang', terutama ketika masuk sesi yang membahas isu HAM.
Walau diprediksi akan datar dan normatif di isu HAM, namun Erwin menganggap kedua kandidat tetap akan menyerang satu sama lain. Ma'ruf dinilai akan menyerang Prabowo dengan isu pelanggaran HAM berat masa lalu.
Sebaliknya, Prabowo kata Erwin, juga akan menyerang Jokowi dengan isu penyerangan terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan.
"Saya pikir Pak Maruf dominan, karena Jokowi akan pasif, dia tau dia punya banyak masalah. Prabowo juga akan lebih banyak aktif, tapi lebih di isu antikorupsi," ujarnya.
Lebih lanjut, kata Erwin, publik baru mendengar secara samar-samar program hukum yang ditawarkan kedua kandidat. Berdasarkan catatannya, Jokowi-Ma'ruf menawarkan 26 program; dan Prabowo-Sandi menawarkan 21 program.
"Sayang, dari pemetaan yang saya lakukan, lebih dari 50 persen program yang ditawarkan kedua calon masih sangat abstrak dan tidak terukur," katanya.
Hambar di HAM dan Terorisme
Serupa, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara menilai debat perdana yang salah satunya akan membahas isu HAM akan berjalan normatif dan hambar.
Anggara memprediksi Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi akan banyak membahas isu hak ekonomi, sosial dan budaya seperti pengentasan kemiskinan ketika masuk dalam sesi pembahasan HAM.
Sedangkan, isu HAM dalam hak sipil dan politik keduanya dinilai akan bermain aman dan berkutat dengan pembahasan yang normatif.
"Kenapa seperti itu? Karena kedua pihak punya catatan rekam jejak yang tidak proven (terbukti) terhadap isu hak sipil dan politik," ujar Anggara dihubungi terpisah.
Anggara mencontohkan, baik Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi tidak akan berani mengangkat isu-isu terkini seperti pembahasan RKUHP maupun isu toleransi dalam persepektif HAM. Keduanya disebut akan membawa persoalan seperti itu dalam perspektif penegakan hukum.
Begitu juga halnya dengan isu pemberantasan terorisme. Dalam tataran global, Anggara menjelaskan terdapat dua kutub pemberantasan terorisme yaitu war against terorism yang mengedepankan penegakan hukum dan counter violent extremism yang menjadikan penegakan hukum hanya sebatas salah satu cara.
Menurut Anggara pemerintahan Jokowi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) saat ini belum memiliki roadmap pemberantasan terorisme yang jelas meski sudah menganut prinsip counter violent extremism.
"Sampai sekarang kita belum punya road map dalam melakukan counter violent extremism, tapi kalau BNPT secara prinsip sudah ada tapi roadmapnya belum ada," katanya.
Meski Sandiaga sempat menyebut akan membawa pelabelan Islam dalam pemberantasan terorisme, Anggara menilai hal tersebut hanya sebuah strategi dalam meningkatkan elektoral. Namun, konsep pemberantasan terorisme Prabowo-Sandi dinilai juga masih belum jelas.
Dengan demikian, Anggara menilai kedua kandidat tidak akan unggul satu sama lain dalam isu HAM maupun terorisme. Untuk HAM, menurut Anggara, banyak kemunduran yang dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini. Begitupula halnya dengan Prabowo-Sandi yang disebut tidak memiliki keunggulan atas lawannya.
"Jadi saya rasa sih enggak ada yang lebih unggul dari satu sama lain di isu hak sipil dan politik, tapi di isu hak ekonomi, sosial dan budaya, keduanya punya tawaran yang berbeda," kata Anggara.
Debat capres perdana akan membahas tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan terorisme. Debat ini digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1).
Ketua KPK sekaligus tim panel debat kandidat capres-cawapres Agus Rahardjo, sebelumnya mengatakan tidak boleh ada pembahasan contoh kasus, termasuk pelanggaran HAM selama debat berlangsung.
Namun, KPU membolehkan capres-cawapres untuk membahas contoh kasus di dalam debat Pilpres perdana. Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan contoh kasus boleh digunakan sebagai pengantar visi misi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK