Inkonsistensi Jokowi saat Persoalkan Caleg Eks Koruptor

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo sempat mempersoalkan lawannya, Prabowo Subianto terkait sejumlah mantan narapidana kasus korupsi dari Partai Gerindra mendaftar sebagai calon anggota legislatif.

Sebagai ketua umum partai, Prabowo dipertanyakan sikapnya karena meloloskan eks narapidana korupsi sebagai caleg. Hal itu disampaikan Jokowi dalam sesi debat capres perdana yang digelar pada Kamis (17/1).

Jokowi mengutip data Indonesia Corruption Watch (ICW). Tercatat ada enam mantan napi korupsi dari Partai Gerindra yang mengikuti Pileg 2019. Dia mempertanyakan itikad Prabowo memberantas korupsi sementara memasukkan kader eks koruptor maju jadi caleg.

Lihat juga: Rocky Gerung: Debat Capres 'Hafalan' Tidak Layak Ditonton

Prabowo berusaha menyangkal Jokowi. Pemimpin partai itu mengaku belum menerima laporan ICW. Namun, ia mengakui seluruh proses pendaftaran caleg Gerindra telah melalui proses seleksi dan persetujuan dari dirinya.

Jika menilik ke belakang, pertanyaan yang dilontarkan Jokowi itu justru berlawanan dengan apa yang pernah ia sampaikan pada Mei 2018. Saat itu Jokowi menyampaikan bahwa mantan narapidana kasus korupsi tetap punya hak mencalonkan diri dalam Pileg 2019.

Menurut Jokowi, konstitusi menjamin hak seluruh warga negara untuk berpolitik, termasuk pada mantan narapidana kasus korupsi. Alih-alih melarang, kata dia, KPU bisa membuat aturan dengan memberi tanda bahwa caleg itu adalah mantan napi korupsi.

Pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin saat mengikuti debat pilpres 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, pertanyaan Jokowi itu justru menunjukkan sikap inkonsisten terkait hak mantan narapidana kasus korupsi untuk mendaftar sebagai caleg. Menurutnya, Jokowi hanya memanfaatkan celah untuk melawan Prabowo.

"Ini demi kepentingan debat, akhirnya jadi celah yang dimanfaatkan Pak Jokowi. Itulah Pak Jokowi masuk ke wilayah itu," ujar Ujang kepada CNNIndonesia.com, Jumat (18/1).

Lihat juga: Ulasan Debat Capres: 'Keheningan' Ma'ruf Amin Perlu Evaluasi

Padahal jika ditelaah lebih jauh, data ICW menyebut bahwa mantan narapidana korupsi dari Partai Golkar yang mendaftar sebagai caleg jumlahnya lebih banyak ketimbang Gerindra yakni tujuh orang.

Sementara perbedaan sikap yang ditunjukkan Jokowi delapan bulan lalu itu, menurutnya, karena kapasitasnya sebagai presiden. Sebagai seorang presiden, kata dia, Jokowi harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

"Apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sesuatu yang benar karena memang UU membolehkan. Enggak boleh dong presiden atau siapa pun ucapannya melanggar UU, karena (hak napi) itu kan dijamin UU," katanya.

Pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat mengikuti debat pilpres 2019. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Di sisi lain, lanjut Ujang, pembahasan isu mantan narapidana korupsi juga menjadi tolok ukur bagi masing-masing capres terkait komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, tiap calon harus mampu menunjukkan komitmen tersebut.

Tak hanya Jokowi, menurut Ujang, Prabowo juga tidak konsisten. Dalam berbagai kesempatan, Prabowo cukup lantang menyatakan pemberantasan korupsi.

Namun dengan jawaban yang ditunjukkan Prabowo dalam sesi debat tersebut, mantan Danjen Kopassus itu justru tak menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi. Apalagi Prabowo sempat menyebut bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan kadernya 'tak seberapa'.

"Ingin berantas korupsi, tapi di sisi lain mengajukan napi korupsi. Itu kan inkonsisten," ucapnya.

Debat capres perdana membahas tema korupsi, hukum, hak asasi manusia, dan terorisme. Pada kesempatan itu, Jokowi bertanya kepada Prabowo soal caleg Gerindra yang pernah menyandang status narapidana kasus korupsi.

Lihat juga: Ulasan Debat Capres: Prabowo Lebih Santai, Jokowi Emosional

(psp/pmg)