"Jadi saran saya itu tidak boleh ada ego institusi apa lagi ego pribadi," kata Jonan saat membuka acara Geoseminar di Kementerian ESDM, Senin (21/1).
Mantan Menteri Perhubungan tersebut juga meminta agar agar lembaga-lembaga dan peneliti terkait dapat lebih terbuka kepada satu sama lain. Alhasil informasi dan kajian yang diperlukan untuk menangani bencana dapat terkumpul banyak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jonan mencontohkan dari program peta rawan bencana di Indonesia. Ketika dibentuk sebuah tim gabungan yang terdiri dari tiga unit pemerintahan yang berbeda, jumlah peta yang dibuat justru turut menjadi tiga. Padahal ketiga peta tersebut diciptakan dengan sumber yang sama.
"Jadi mengurangi korban lah, hatinya harus terbuka, jadi jangan ego, baik ego instansi maupun ego pribadi, ini yang menurut saya penting sekali," kata Jonan kembali menggarisbawahi.
"Itulah yang disatukan sehingga informasi itu tidak kata si A begini, si B begini, kata si C begini, yang dimaksud Pak Menteri, informasinya adalah satu, itu maksudnya," dalih Rudy.
Tak lama setelah bencana tsunami yang melanda pesisir Banten dan Lampung pada 22 Desember 2018, muncul perdebatan mengenai lembaga yang harus bertanggung jawab untuk memberikan peringatan dini.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat menyatakan bahwa jika aktivitas vulkanik jadi penyebab letusan Gunung Anak Krakatau maka Badan Geologi yang patut bertanggung jawab.
Sebaliknya, pihak Badan Geologi membalas bahwa untuk melihat dan memprediksi gejala tsunami diperlukan alat seperti tide gauge untuk memantau perubahan tinggi muka air laut.