Jokowi Klaim Tak Keluar Duit di Pilgub DKI, BPN Sebut Bohong

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding capres nomor urut 01 Joko Widodo berbohong soal klaim Pilgub DKI 2012 tanpa pengeluaran dana. 

Klaim tersebut disampaikan Jokowi saat debat perdana Pilpres 2019 pada 17 Januari lalu. Jokowi menyebut tak mengeluarkan uang dari kantong sendiri dalam pilkada tersebut.

Anggota Direktorat Media dan Komunikasi BPN Nicholay Aprilindo menyebut Jokowi menggunakan uang adik kandung Prabowo, Hashim Djodjohadikusumo saat maju di pilgub tersebut.

Lihat juga: Lupa Jasa Hashim, Jokowi Disindir BPN Punya Problem Etis

"Inilah yang saya bisa simpulkan kebohongan yang disampaikan oleh Jokowi. Dia berani berbohong di depan orang yang mengeluarkan uang kepadanya," kata Nicholay dalam diskusi bertajuk 'Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?' di Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo - Sandiaga, Jalan HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

Nicholay mengatakan Hashim secara penuh mendanai pencalonan Jokowi sebagai gubernur, yang saat itu berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, hingga berhasil menjadi Gubernur DKI Jakarta.

"Besar sekali dana yang dikeluarkan, hampir penuh dari Pak Hashim," kata dia.

Capres Prabowo Subianto hanya melirik ke belakangya saat Jokowi mengaku tak mengeluarkan uang pada Pilgub DKI 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Namun, kata dia, Jokowi justru menyebut dirinya maju ke DKI 1 tanpa dana. Bahkan Jokowi pun dengan lantang sempat mengatakan Prabowo mengetahui dirinya tidak menggunakan uang untuk bertarung di Pilkada DKI Jakarta.

Nicholay mengatakan ketika mendengar ucapan Jokowi, Prabowo langsung memberi sinyal dengan senyuman dan menunjuk ke arah Hashim.

"Dia [Prabowo] mungkin tersentak sadar. Pak Prabowo tahu itu. Tapi kalau kita lihat gesture Pak Prabowo, dia senyum sambil menunjuk Hashim. Ini kan namanya kebohongan," kata dia.

Lihat juga: BPN Klaim Jokowi Pakai Duit Adik Prabowo untuk Jadi Gubernur

Nicholay juga menyebut perilaku Jokowi sebenarnya telah mempermalukan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebab menurutnya, Mega sendiri sebenarnya mengetahui terkait dana yang digelontorkan saat Gerindra dan PDIP memperjuangkan Jokowi-Ahok di Pilgub DKI.

"Makanya saya mengatakan dalam berpolitik hendaknya memakai etika dan budi pekerti. Artinya melihat siapa orang yang menjadikannya," katanya.


Pada Debat Pertama Capres-Cawapres di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (17/1) malam, Jokowi mengaku tak mengeluarkan uang saat pilkada DKI 2012. Hal itu disampaikan saat dirinya ditanya soal strategi untuk mengatasi politik berbiaya tinggi.

Adik kandung Prabowo, Hashim Djojohadikusumo. (Foto: MOHAMMAD SAFIR MAKKI)

Ia pun mengutarakan terkait rekrutmen dengan berbasis kompetensi, bukan finansial dan nepotisme.

Jokowi mencontohkan dirinya ketika pemilihan Wali Kota Solo. Saat itu, ia mengklaim hanya menggunakan anggaran kecil dan bahkan tidak mengeluarkan dana dalam Pilgub DKI 2012.

"Ke partai pun waktu pemilihan gubernur di DKI Jakarta saya tidak mengeluarkan uang sama sekali. Pak Prabowo pun juga tahu mengenai itu. Ketua partai pendukung pun juga tahu mengenai itu," cetus Jokowi.

Politikus PDIP Aria Bima. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)

Sebelum Berkoalisi

Sementara itu, politikus PDIP Aria Bima menegaskan Megawati adalah orang yang pertama kali menugaskan Jokowi untuk maju di Pilkada DKI Jakarta pada 2012 sebagai calon gubernur.

Dia pun membantah pernyataan Hashim yang mengatakan Megawati enggan untuk mencalonkan Jokowi di Pilkada DKI Jakarta 2012.

"Saat itu benar-benar Bu Mega yang merintah milih Pak Jokowi, 100 persen. Saya yang mendengar langsung dari Mantan Sekjen PDIP [Tjahjo Kumolo] bahwa keinginan ngajak Pak Jokowi [Maju Pilkada DKI] itu Bu Mega," kata Aria saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (22/1).

Lihat juga: Mengukur Penguasaan Materi Debat Jokowi dan Prabowo

Menurut Aria, Jokowi sudah mendapatkan restu Megawati jauh sebelum PDIP memutuskan untuk berkoalisi dengan Gerindra di Pilkada DKI 2012 lalu.

Saat itu, dirinya ditugaskan oleh Megawati untuk melakukan pembicaraan dengan Jokowi mengenai rencana PDIP mengusungnya di Pilkada DKI Jakarta.

Pertemuan dengan Jokowi itu pun berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Solo atau yang dikenal dengan Loji Gandrung. Ia pun tak ingat kapan tepatnya pertemuan dilangsungkan kala itu.

"Pak Jokowi dapat perintah sebelum ada Pak Hashim dan sebelum ada nama Ahok [sebagai cawagub]. Saya sendiri yang ngobrol dengan dia [Jokowi] di Loji Gandrung," kata dia.

Lihat juga: Median: Elektabilitas Jokowi dan Prabowo Selisih 1 Digit

Pasangan Jokowi-Ahok hanya didukung oleh koalisi PDIP dan Gerindra pada Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.

Melihat hal itu, Aria menegaskan bahwa Hasyim salah besar bila menyatakan Megawati tak setuju untuk memajukan Jokowi di Pilgub DKI 2012 silam.

Sebab, keputusan itu sudah disetujui oleh Megawati jauh sebelum menjajaki koalisi dengan Partai Gerindra di Pilgub DKI. (rzr/arh)