Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN)
Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso menyebut pasangan nomor urut 02 mengungguli pasangan nomor urut 01
Joko Widodo-Ma'ruf Amin dalam
debat perdana Pilpres 2019. Kata Priyo, dalam debat yang digelar 17 Januari kemarin skornya 2-1 untuk Prabowo.
"Hasil debat perdana kemarin 2-1 untuk PS (Prabowo-Sandi)," kata Priyo di Rumah Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).
Keunggulan itu, kata Priyo, misalnya bisa dilihat dari sikap Jokowi maupun Ma'ruf Amin saat debat berlangsung. Prabowo dan Sandi selama debat mencoba membagi peran, berbeda dengan kubu lawan, pembicaraan sepenuhnya dikuasai oleh Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dalam pandangan saya sebagai sekjen, yang kami rasakan betul Pak Prabowo memberikan kesempatan kepada Sandi untuk menjawab, dan saya tidak dapatkan di paslon sebelah," kata Priyo.
"Pak Prabowo tak menggunakan wapres sebagai ban serep, saya bangga pasangan cawapres yang bisa berbagi tugas dan bukan jadikan wakilnya ban serep atau pelengkap," lanjutnya.
Tak hanya menyindir Jokowi yang tak banyak memberi ruang Ma'ruf untuk bicara di panggung debat, Priyo juga membahas soal sikap Jokowi di debat perdana itu.
Priyo melihat, Jokowi terkesan menjadikan panggung debat sekelas nasional seperti debat tingkat pilkada karena melontarkan pertanyaan yang menyerang kepada partai.
"Ini debat tingkat negarawan malah pertanyaan hanya kepada sebuah partai. Jadi Pak jokowi saya kritik, mendegradasi dengan pertanyaan tingkat pilkada," katanya.
Tak hanya dianggap tak mampu menempatkan posisi dalam debat, Priyo juga menyebut Jokowi telah keluar jalu saat melontarkan pertanyaan terkait caleg eks napi koruptor.
Meski apa yang disampaikan berdasarkan fakta, lanjut Priyo, tetapi Jokowi telah salah kaprah. Sebab enam caleg eks napi koruptor di Partai Gerindra ini merupakan caleg tingkat DPRD bukan DPR.
"Pertanyaan Jokowi ada yang missleading bahwa Pak Prabowo ikut meneken, kebetulan saya sekjen, ketua umum partai hanya teken caleg DPR, tapi untuk DPRD hanya pimpinan daerah masing-masing," ucap Sekjen Partai Berkarya ini.
"Dari data ICW juga disebutkan bahwa indikasi ada pada tingkat provinsi," katanya.
(tst/osc)