Gubernur Sulteng Diminta Petakan Zona Merah Gempa Palu

CNN Indonesia | Kamis, 24/01/2019 15:02 WIB
Gubernur Sulteng Diminta Petakan Zona Merah Gempa Palu Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (CNN Indonesia/Artho Viando)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meminta Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djonggala mempercepat proses perincian koordinat zona merah atau daerah rawan gempa bumi tinggi di Palu.

Basuki mengatakan, tim lima yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Geologi, BMKG, termasuk Kementerian PUPR telah memetakan wilayah yang masuk ke zona merah maupun kuning.

"Zona aman dan yang tidak aman itu sudah diberikan. Tapi kan petanya kecil, koordinat mana saja belum ditentukan. Ini harus dipercepat karena penting menentukan daerah mana saja untuk rencana relokasi," ujar Basuki usai menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantor wakil presiden Jakarta, Kamis (24/1).
Basuki mengatakan JK telah menelepon langsung Gubernur Longki untuk menindaklanjuti data yang diserahkan tim gabungan tersebut. Setidaknya pekan depan Longki bakal menyerahkan data yang memuat perincian koordinat zona merah.


"Tadi Pak Wapres sudah telepon gubernur karena dari tim lima sudah serahkan ke pemda. Gubernur janji minggu depan, karena kalau sudah ditentukan baru kami bisa masuk site plan," katanya.

Dari data PUPR, wilayah yang termasuk zona merah di antaranya adalah Kelurahan Balaroa, Petobo, desa Jonouge, dan Sibalaya. Rencananya, kata Basuki, JK akan langsung melakukan rapat di Palu untuk menetapkan titik koordinat zona relokasi tersebut pekan depan.

"Jadi minggu depan harus sudah ada keputusan gubernur. Mungkin tidak nunggu perda dulu supaya desain kita site plan-nya bisa masuk untuk relokasi," terang Basuki.

Sejak November lalu, pemprov Sulteng telah menyiapkan perda terkait zona merah hunian pasca gempa bumi di Palu dan Donggala. Saat itu Longki menyampaikan bakal menyelesaikan perda dalam waktu satu bulan.

Dana untuk relokasi sendiri diperkirakan mencapai Rp18 triliun yang terdiri dari APBN dan pinjaman dari Aceh Development Bank sebesar Rp7,5 triliun.

Bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 SR yang memicu tsunami sebelumnya terjadi di Palu dan Donggala hingga menyebabkan banyak korban jiwa pada September 2018.
(psp/ugo)