Tim Terbentuk, Pemprov DKI Pegang Naskah Akademis Perda ERP
CNN Indonesia
Sabtu, 26 Jan 2019 02:33 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum untuk penerapan sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Pricing Road (ERP).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meneken Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik.
Tim tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko menjabat sebagai wakil ketua II.
Dalam Kepgub tersebut dijelaskan bahwa tim tersebut bertugas membahas Raperda tentang jalan berbayar elektronik di DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Nantinya, hasil pembahasan tersebut mesti dilaporkan kepada Anies selaku Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan lanjutan.
Plt Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko mengatakan naskah akademis untuk perda jalan berbayar elektronik tersebut tengah disiapkan.
Saat ini, kata Sigit, pihaknya juga masih menunggu jadwal pembahasan naskah tersebut dengan Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.
"Kalau bicara naskah akademis baru sisi kita, tapi kan ada harmonisasi, itu yang perlu dikerjakan, kan perlu harmonisasi dengan Kemenkumham, dengan lembaga teknis lainnya," tutur Sigit di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/1).
Sementara itu, saat ini proses lelang proyek sistem jalan berbayar elektronik tersebut masih berproses. Di tengah proses lelang tersebut, dua dari tiga perusahaan peserta justru mengundurkan diri. Dua perusahaan tersebut ialah QFree dan Kapsch TrafficCom.
Pemprov DKI sampai saat ini juga masih menunggu pendapat hukum dari pihak Kejaksaan Agung sebelum melanjutkan proyek jalan berbayar elektronik.
Pemprov DKI sebelumnya sempat menunda uji coba penerapan sistem jalan berbayar yang seharusnya dilakukan pada 14 November 2018. Tujuan uji coba dilakukan ialah untuk melakukan evaluasi teknis bagi perusahaan yang menyediakan sistem ERP.
Nantinya, evaluasi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan perusahaan pemenang lelang. Dishub DKI Jakarta menargetkan pengoperasian jalan berbayar untuk mobil pada April 2019. Penerapan ERP hanya bisa dilakukan saat kereta moda raya terpadu (MRT) beroperasi pada Maret 2019.
(dis/arh)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga telah meneken Keputusan Gubernur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Jalan Berbayar Elektronik.
Tim tersebut diketuai oleh Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Saefullah dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Sigit Wijatmoko menjabat sebagai wakil ketua II.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nantinya, hasil pembahasan tersebut mesti dilaporkan kepada Anies selaku Gubernur untuk mendapatkan arahan dan keputusan lanjutan.
"Kalau bicara naskah akademis baru sisi kita, tapi kan ada harmonisasi, itu yang perlu dikerjakan, kan perlu harmonisasi dengan Kemenkumham, dengan lembaga teknis lainnya," tutur Sigit di Balai Kota Jakarta, Jumat (25/1).
Sementara itu, saat ini proses lelang proyek sistem jalan berbayar elektronik tersebut masih berproses. Di tengah proses lelang tersebut, dua dari tiga perusahaan peserta justru mengundurkan diri. Dua perusahaan tersebut ialah QFree dan Kapsch TrafficCom.
Pemprov DKI sebelumnya sempat menunda uji coba penerapan sistem jalan berbayar yang seharusnya dilakukan pada 14 November 2018. Tujuan uji coba dilakukan ialah untuk melakukan evaluasi teknis bagi perusahaan yang menyediakan sistem ERP.
Nantinya, evaluasi itu menjadi salah satu pertimbangan untuk menentukan perusahaan pemenang lelang. Dishub DKI Jakarta menargetkan pengoperasian jalan berbayar untuk mobil pada April 2019. Penerapan ERP hanya bisa dilakukan saat kereta moda raya terpadu (MRT) beroperasi pada Maret 2019.
(dis/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK