BPN Tuding Program Amnesty Pajak Tak Edukasi Masyarakat

CNN Indonesia | Sabtu, 26/01/2019 03:50 WIB
BPN Tuding Program Amnesty Pajak Tak Edukasi Masyarakat Wakil Ketua BPN Mardani Ali Sera kritik amnesty pajak Jokowi. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera menuding program pengampunan pajak atau tax amnesty yang dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) memberi edukasi buruk bagi masyarakat.

Menurutnya program tax amnesty yang dijalankan 2016-2017 itu tidak memberikan keuntungan bagi negara karena tidak mampu meningkatkan jumlah pendapatan pajak.

"Kalau secara simpel dikatakan tax amnesty itu bukan langkah yang sistematis dan berkelanjutan, lebih kepada tutup lobang gali lobang. Karena terbukti sesudah tax amnesty, database kita tidak meningkat, setelah tax amnesty rasio tax kita tetap," kata Mardani di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Jumat (25/1) malam. 


Lebih lanjut kata Mardani, program yang dijalankan oleh Kementerian Keuangan itu sama sekali tidak memberikan preseden baik. Sebab dalam tax amnesty ini kata dia, yang diuntungkan justru para pengemplang pajak besar.


Selain itu, program ini juga dia anggap sama sekali tidak memberikan keadilan bagi masyarakat yang selama ini telah taat membayar pajak.

"Justru tax amnesty ini dalam beberapa hal memberikan edukasi publik yang buruk. What next-nya tidak keliatan. Sehingga ini bukan jenis reformasi perpajakan yang kita inginkan," katanya.

Oleh karena itu, alih-alih memberikan pengampunan pajak bagi para pengemplang pajak, yang harus dilakukan oleh pemerintah, kata dia adalah memperkuat Direktorat Jenderal Pajak. 

Misalnya dengan mempertegas hukum bagi para pengemplang pajak demi memberikan edukasi ke masyarakat agar sadar dengan kewajibannya dan mau membayar pajak.

"Harusnya ada reformasi pajak, bukan pengampunan. Memperkuat Direktorat Pajak," katanya. 


Politisi PKS ini juga meyakinkan program Amnesty Pajak tak akan dijalankan oleh Prabowo-Sandi jika keduanya terpilih menjadi Presiden pada April mendatang. 

Sebaliknya Prabowo-Sandi kata dia, akan melakukan reformasi perpajakan yang dimulai dengan melakukan edukasi publik, menyiapkan perangkat institusi pajak yang memang kredibel, dan SDM yang terbaik.

"Termasuk sistem untuk orang membayar pajak yang sekarang mungkin terlalu rumit, dipersulit, termasuk outlet dan segala macamnya sehingga betul-betul total, turunkan ratenya maka dengan sendirinya naik rationya," kata Mardani.

(tst/DAL)