Menhan Respons Referendum Papua: Enggak Boleh Merdeka Titik

CNN Indonesia | Senin, 28/01/2019 16:33 WIB
Menhan Respons Referendum Papua: Enggak Boleh Merdeka Titik Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku penyerahan petisi referendum Papua Barat yang ditandatangani oleh 1,8 juta orang ke Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) bukan sebuah masalah.

Menurut dia, hal itu lantaran petisi tersebut tak mewakili keseluruhan warga Papua Barat.

"Tidak masalah kita lebih banyak kok," ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/1).

Meski tak mempermasalahkan, Ryamizard tetap menekankan tidak boleh ada kelompok yang merdeka di wilayah Indonesia. Ia berkata pihak yang hendak akan merdeka harus berhadapan terlebih dahulu dengan dirinya selaku penanggungjawab pertahanan negara.


"Begini ya, apapun ngomong segala macem enggak boleh merdeka. Titik. Ya, kalau mereka berhadapan dengan pasti menteri pertahanan dulu dong, menteri pertahanan negara," ucap dia.

Ryamizard juga meminta PBB tidak ikut campur masalah yang terjadi di Indonesia, salah satunya soal separatisme. Sebab, ia menyebut Indonesia tak pernah ikut campur atas masalah negara lain.

"Saya minta, kita (Indonesia) kan tidak pernah ikut-ikut negara orang. Orang lain jangan ikut-ikut negara sini (Indonesia) dong," ujarnya.

Adapun soal posisi Indonesia sebagai anggota PBB, Ryamizard mengimbau PBB untuk adil. PBB, kata dia, harus menghormati kedaulatan Indonesia di tengah statusnya sebagai anggota PBB.

Keadilan dan penghormatan itu, lanjutnya, agar peristiwa referendum di Timor Timur yang berujung pemisahan diri dari Indonesia tahun 1999 tak terulang kembali.

"PBB kan harus adil. Jangan kayak dulu tuh Timtim enggak adil macem-macem tuh," ujar Ryamizard.

Di sisi lain, Ryamizard menyebut pemerintah membuka peluang negosiasi dengan kelompok separatis the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) selaku pihak yang mengklaim telah menyerahkan petisi itu ke PBB.

Akan tetapi, ia mengingatkan negosiasi dilakukan jika menguntungkan Indonesia. "Negosiasi kalau menguntungkan negeri ini harus. Kalau enggak, ngapain," ujarnya. (jps/dea)