Tim Prabowo Sebut Jatah 10 Menteri PKB Cermin Bagi-bagi Kursi

tst, CNN Indonesia | Selasa, 29/01/2019 20:33 WIB
Tim Prabowo Sebut Jatah 10 Menteri PKB Cermin Bagi-bagi Kursi Ketua PKB Muhaimin Iskandar. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menyebut celetukan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar soal 10 kursi menteri untuk partainya jika Jokowi-Ma'ruf terpilih adalah politik bagi-bagi kursi.

Pernyataan itu juga disebut mencerminkan bahwa koalisi partai pendukung Jokowi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dibangun atas dasar kepentingan bagi-bagi kursi.

"Ini kan menunjukkan koalisi sebelah dibangun dengan bagi-bagi kursi gitu, sehingga dengan gampang menyatakan 'doakan dapat 10 kursi'," kata juru bicara BPN Andre Rosiade di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (29/1).


Andre lantas membandingkan KIK dengan koalisi Adil Makmur yang mendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 ini. 

Dia mengklaim koalisinya hingga saat ini tak pernah membahas jatah kursi untuk setiap partai yang bergabung. Kata dia, yang dibicarakan saat ini menyangkut upaya memperbaiki Indonesia yang dinilai makin terpuruk setelah diperintah oleh Jokowi.

"Kami belum bicara bagi-bagi kursi, kita belum tau karena semua hak prerogatif presiden untuk memilih yang terbaik, apapun suku dan agamanya apapun parpolnya. Yang jelas menteri dipilih memiliki komitmen baik untuk bangsa dan negara," kata dia.

Cak Imin sebelumnya menyampaikan keinginan untuk mendapatkan jatah 10 kursi menteri dari PKB pada pemerintahan 2019-2024.

Di pemerintahan saat ini, PKB memiliki tiga menteri yakni Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrowi, dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.

"Saya mohon doanya semoga saya diberikan kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada 4. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU," ujar Cak Imin seperti dikutip detikcom di aula Nusantara IV, kompleks DPR, Jakarta Pusat, Minggu (27/1).

(tst/wis)