Tabloid Pembawa Pesan Diusut Bawaslu Karena Bahas Kampanye

CNN Indonesia | Rabu, 30/01/2019 16:56 WIB
Tabloid Pembawa Pesan Diusut Bawaslu Karena Bahas Kampanye Bawaslu DKI Jakarta menemukan peredaran tabloid misterius serupa 'Indonesia Barokah' bernama 'Pembawa Pesan' di Jakarta Selatan, Minggu (27/1). (Dok. Istimewa)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menemukan peredaran tabloid serupa Indonesia Barokah.

Tabloid bernama 'Pembawa Pesan' itu diketahui tersebar di Jakarta Selatan usai warga melapor ke Bawaslu DKI.

"Hari Minggu (27/1) kemarin, sore hari. Jadi ada kurir datang ke rumah, tabloid itu tiba-tiba dibagikan ke warga Cipedak, Jagakarsa. Nah, kemudian warga itu lapor ke pengawas," kata Puadi saat dihubungi, Rabu (30/1).


Tabloid itu mengangkat berita utama berjudul 'Bantu Presiden Lawan Hoaks, Fitnah, dan Kebencian'. Gambar Joko Widodo jadi foto sampul tabloid tersebut.

Puadi menyampaikan saat ini Bawaslu DKI sedang terjun ke lapangan untuk mengecek tabloid tersebut. Pasalnya ada laporan warga yang menyebut tabloid itu berkaitan dengan kampanye.

"Alamat redaksinya di Buncit [Warung Buncit, Jakarta Selatan]. Nah, hari ini Bawaslu kota saya instruksikan untuk menelusuri alamat tersebut. Infonya itu bahas kampanye," tutur dia.

Salah satu halaman tabloid 'Pembawa Pesan'.Salah satu halaman tabloid 'Pembawa Pesan'. (Dok. Istimewa)
Sementara ini, ucap Puadi, Bawaslu DKI belum bisa memastikan apakah tabloid itu melanggar aturan kampanye atau tidak. Sebab Bawaslu harus memastikan apakah konten, redaksi, dan tujuan tabloid berkaitan dengan kandidat Pemilu 2019.

"Ya kita telusuri dulu. Kalau nanti tidak ditelusuri [tidak ditemukan unsur kampanye] kan kita kerja sama dengan kepolisian," Puadi menjelaskan.

Sebelumnya, beredar tabloid Indonesia Barokah yang menuai polemik. Tabloid itu mengangkat berita-berita dengan nada tendensius terhadap pasangan Prabowo-Sandi.

Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan tabloid itu ke Dewan Pers dan kepolisian. Dewan Pers memutuskan untuk menyerahkan penyelidikan ke polisi karena Indonesia Barokah bukan merupakan produk jurnalisitik.

(dhf/arh)