DPR 2014-2019 Dinilai Terburuk Sejak Era Reformasi

CNN Indonesia | Kamis, 31/01/2019 20:13 WIB
DPR 2014-2019 Dinilai Terburuk Sejak Era Reformasi Pemilu 2019 mendatang dinilai sebagai momen yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja DPR. (CNN Indonesia/Arie Riswandy)
Jakarta, CNN Indonesia -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menyebut Pemilu 2019 mendatang sebagai momen yang sangat penting untuk mengevaluasi kinerja DPR. Caranya, dengan tidak memilih kembali caleg petahana yang berkinerja buruk.

"DPR sekarang ini adalah yang terburuk selama era reformasi. Pemilu nanti adalah momentum untuk mengevaluasi wakil rakyat," ucap Lucius dalam diskusi yang dihelat di kantor Formappi, Jakarta, Kamis (31/1).

Lucius mengatakan Formappi selalu mengevaluasi di setiap masa sidang DPR. Dia mengatakan Formappi bahkan mengevaluasi lima kali dalam setahun. Hasilnya pernah memberi nilai positif kepada kinerja DPR.



"Jadi hampir semua kesimpulan di masa sidang, kinerja DPR buruk," ucap Lucius.

Merujuk data Formappi, anggota DPR yang maju kembali sebagai caleg pada Pemilu 2019 sangat banyak. Mencapai 90 persen. Lucius mengatakan ada 529 caleg DPR petahana.

Jumlah tersebut lebih besar dibanding pemilu sebelumnya. Dia mengatakan pada Pemilu 2014, ada 502 anggota DPR yang maju kembali. Mereka yang terpilih sebanyak 243 orang.

Lucius berharap masyarakat benar-benar jeli melihat kinerja DPR, terutama calon anggota DPR petahana yang bertarung di daerah pemilihannya. Masyarakat mesti mengevaluasi bagaimana kinerja mereka selama ini.


"Agar kinerja buruk DPR tidak terulang lagi, tidak memilih anggota DPR berkinerja buruk," ucap Lucius.

Caleg DPR dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedek Prayudi sepakat dengan Lucius. Dia mengklaim caleg PSI memang kecewa dengan kinerja DPR sehingga mau maju dalam kontestasi Pemilu 2019.

"Kita ironis. DPR sekarang paling buruk sejak 10 tahun terakhir. Ironisnya, kita punya presiden terbaik sepanjang era reformasi," ucap Dedek.

Dedek menyoroti produktivitas DPR yang sangat rendah dalam menghasilkan undang-undang. Selain itu, tingkat kehadiran di setiap paripurna tergolong minim.

Dedek mengatakan dirinya juga mendapat pengakuan dari warga bahwa anggota DPR jarang sekali berkunjung ke dapilnya sendiri.

"Saya lalu berpikir bahwa terutama DPR tidak bersih. Kerap dikotori oleh hal-hal yang berbau politik identitas Sara dan lain-lain. Padahal seharusnya orientasi pembangunan," ucap Dedek.

(bmw/pmg)