Fadli Sebut Rezim Jokowi Senyap di Isu Uighur dan Rohingya

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyebut Presiden Joko Widodo gagal bersuara dengan baik di panggung internasional dalam isu muslim Uighur di China dan Rohingya di Myanmar. Padahal, mandat konstitusi menyebut soal politik bebas aktif yang seharusnya tak terpengaruh dengan kerjasama dengan negara lain.

Hal ini dikatakannya terkait evaluasi politik luar negeri pemerintahan Jokowi melalui akun Twitter pribadinya, Senin (31/12).

Menurutnya, Indonesia bergembira usai terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Ironisnya, kata Fadli, peran Indonesia dalam forum internasional memudar.

[Gambas:Twitter]
"Terutama dalam isu pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya di Myanmar dan muslim Uighur di Xinjiang, di mana tidak terdengar suara Indonesia sama sekali," cetus dia.

"Dari kedua isu ini, sikap politik luar negeri Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi, seperti tidak merepresentasikan sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia," Fadli melanjutkan.

Berdasarkan hasil investigasi UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination dan Amnesty International and Human Rights Watch, kata Fadli, saat ini sekitar dua juta warga Uighur ditahan otoritas China di penampungan politik di Xinjiang. Mereka, lanjutnya, dipenjara tanpa dakwaan dan untuk waktu yang tak ditentukan.

Lihat juga: Uighur dan Dugaan Penindasan China Pada 2018

"Bahkan, penahanan tersebut tak sedikit berujung pada penyiksaan, kelaparan, dan kematian. Namun ironisnya, pemerintah kita diam, dengan pertimbangan isu muslim Uighur adalah urusan politik domestik China," ujarnya, yang juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Begitupula dalam isu Rohingya. Fadli mengaku ada upaya secara bilateral dari pemerintah untuk meredakan konflik di kasus itu. Namun, kata dia, "peran yang diambil Presiden Jokowi masih sangat normatif".

"Padahal Indonesia memiliki peran alami sebagai pemimpin di ASEAN, yang semestinya dapat menjadi pioner untuk mendorong permasalahan Rohingya agar disikapi secara kolektif oleh ASEAN. Namun inipun tidak terlihat," kritiknya.

Massa dari PA 212 berunjuk rasa soal muslim UIghur di depan Kedutaan Besar China, Jakarta, Jumat, 21 Desember. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Padahal, kata Fadli, UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menegaskan soal doktrin politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Terlebih, Indonesia merupakan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia.

"Meskipun saat ini kita sedang memiliki banyak kerja sama ekonomi dengan China, sikap pemerintah Indonesia tidak boleh terpengaruh dengan kondisi tersebut," kata dia.

"Sebab, selain Indonesia memiliki peran alamiah sbg negara muslim terbesar, menjaga ketertiban dunia adalah mandat konstitusi. Dan diamnya pemerintah @jokowi dalam isu muslim Uighur, menandakan pemerintah kita gagal memaknai modal besar yg dimiliki Indonesia," cetusnya.

Lihat juga: Mengukur dan Mengeker Sikap Jokowi ke China soal Uighur

(arh/sur)