DPR Panggil KPU Bahas Pencoretan OSO dari Daftar Caleg

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi II DPR berencana memanggil Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pencoretan nama Ketua DPD sekaligus Ketua Umum Partai Hanura Oesman sapta Odang (OSO) dari daftar caleg tetap (DCT) DPD 2019-2024.

KPU telah mengambil kebijakan dengan merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mencoret nama OSO, bahwa setiap bakal caleg wajib mundur dari kepengurusan partai.

Wakil Ketua Komisi II Ahmad Riza Patria mengatakan DPR perlu mengetahui secara jelas alasan KPU bersikeras tidak mengikuti putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mengizinkan fungsionaris partai menjadi caleg 2019-2024.

"Kami mau dengar penjelasan KPU kenapa mencoret. Kan sudah ada putusan PTUN dan MA," ujar Riza saat dihubungi, Rabu (23/1).

Riza mengatakan rapat dengan KPU merupakan cara untuk menyelesaikan polemik itu. Sebab DPR tidak ingin masalah tersebut terus berlarut. Mengingat polemik ini sempat menimbulkan aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu di KPU.

Lihat juga: OSO Gagal Jadi Caleg DPD, KPU Siap Diperkarakan

Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini mengaku masih heran dengan langkah KPU menjadikan putusan MK sebagai dasar mencoret OSO.

Padahal, ia menyebut secara hukum putusan MA merupakan putusan tertinggi yang harus menjadi rujukan akhir.

Sementara putusan MK tidak berlaku surut. Putusan MK soal pencalegan DPD hanya berlaku pada Pemilu 2024.

"Harusnya kan putusan terakhir yang diambil. Tapi KPU tetap memakai putusan MK. Ini kan kita mau tahu kenapa jadi dasar, kenapa nggak pakai putusan MA," ujarnya.

Lihat juga: Diberi Tenggat Waktu Mundur dari Hanura, OSO Tetap Lawan KPU

Sebelumnya, OSO dipastikan tak bisa ikut Pileg 2019 setelah enggan memenuhi perintah KPU untuk mengundurkan diri sebagai pengurus Hanura. KPU memberikan tenggat ke OSO untuk mundur dari Hanura hingga Selasa (22/1) malam, tepat pukul 00.00 WIB.

KPU mengklaim bersikeras pada keputusannya bahwa OSO tidak bisa ikut Pileg DPD karena tak memenuhi persyaratan. KPU merujuk putusan MK Nomor 30/PUU-XVI/2018 yang melarang ketua umum partai politik rangkap jabatan sebagai anggota DPD. (jps/osc)