TNI Tegaskan Dwifungsi ABRI Berakhir Sejak Reformasi

CNN Indonesia | Rabu, 06/02/2019 20:23 WIB
TNI Tegaskan Dwifungsi ABRI Berakhir Sejak Reformasi Ilustrasi TNI. (ANTARA FOTO/Budi Candra Setya)
Jakarta, CNN Indonesia -- Tentara Nasional Indonesia (TNI) menyatakan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) tidak akan hidup kembali jika perwira TNI menduduki jabatan sipil. Kepala Puspen TNI Mayor Jenderal Sisriadi mengatakan TNI sudah mengalami transformasi sejak reformasi.

"Saat reformasi kami (TNI) mengalami transformasi. Jadi kalau kembali ke sana (dwifungsi), kami bingung caranya bagaimana," ujar Sisriadi di Balai Wartawan TNI, Jakarta, Rabu (6/2).

Sisriadi menuturkan transformasi di tubuh TNI terjadi di berbagai lini, mulai dari sistem pendidikan hingga pelatihan. Bahkan, ia mengklaim buku saku dwifungsi ABRI yang sempat menjadi rujukan saat Orde Baru telah disingkirkan sejak reformasi terjadi.


Lebih lanjut, Sisriadi berkata konsep dwifungsi ABRI bukan berarti personel militer masuk ke lembaga-lembaga. Akan tetapi, personel militer melaksanakan fungsi sosial dan politik di tangan fungsi utamanya menjaga pertahanan.

Khusus untuk fungsi politik, ia mengaku hal itu terjadi karena partai Golkar yang kala itu menjadi penguasa memberi ruang bagi ABRI menduduki jabatan fungsional partai dan birokrasi. Istilah saat itu, kata dia adalah ABG (ABRI, Birokrasi, Golkar).

"Tapi kalau masuk ke sosial tidak salah, misal Babinsa mengajar, apa disalahkan? Babinsa ikut bantu petani, apa boleh disalahkan? Tidak, karena itu membantu masyarakat. Karena konsep itulah tentara rakyat," ujarnya.

Sisriadi mengatakan TNI akan selektif memilih perwiranya untuk menduduki jabatan sipil di kementerian atau lembaga jika diizinkan oleh aturan. TNI, kata dia, juga akan memilah lembaga mana yang sesuai dengan kemampuan personelnya.

Hal itu dilakukan lantaran TNI khawatir pemilihan personel secara asal membuat kemampuan pertahanan TNI menurun.

"Jadi TNI akan selektif," ujar Sisriadi.

Lebih dari itu, Sisriadi menyampaikan perwira TNI sejatinya dapat menduduki sejumlah jabatan sipil di kementerian atau lembaga. Hal itu sebagaimana diatur dalam pasal 47 UU TNI.

Setidaknya, ia menyebut ada sepuluh kementerian atau lembaga. Beberapa di antaranya, yakni di Kemenhan, Kemenkopolhukam, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga Mahkamah Agung. (jps/wis)