Khofifah Sebut Kemiskinan Akut di Desa Jadi Masalah di Jatim

CNN Indonesia | Kamis, 14/02/2019 01:19 WIB
Khofifah Sebut Kemiskinan Akut di Desa Jadi Masalah di Jatim Khofifah Indar Parawansa (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa mengatakan kemiskinan akut di pedesaan menjadi masalah di wilayah Jatim. Khofifah menyebut terjadi ketimpangan yang cukup besar antara kemiskinan di wilayah desa dengan kota.

"Kami menyampaikan problem di Jawa Timur adalah kemiskinan yang cukup akut di pedesaan," kata Khofifah usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/2).

Khofifah menyebut tingkat kemiskinan di wilayah kota hanya sebesar 4 persen, sementara di wilayah desa bisa mencapai 11,6 persen. Melihat angka tersebut, kata Khofifah disparitas kemiskinan di kota dengan desa cukup jauh.


"Maka kita ingin melakukan percepatan bagaimana ketimpangan antara kota dan desa kesejahteraannya bisa kita tingkatkan. Lalu ketimpangan antara utara dan selatan," ujarnya.

Menurut Khofifah, salah satu program yang akan pihaknya terapkan untuk mengentaskan kemiskinan di desa adalah dengan Program Keluarga Harapan (PKH) Plus bagi para lansia di keluarga miskin. Dia menyebut telah menyiapkan 50 ribu PKH Plus untuk diberikan kepada para lansia.

"Ini ada 50 ribu PKH Plus yang kita intervensi melalui lansia di keluarga miskin yang insyallah itu bisa menjadi bagian dari 33 hari pertama," ujarnya.

Mantan Menteri Sosial itu menyatakan akan mulai bekerja sebagai guberur Jatim usai serah terima jabatan, Senin (18/2). Khofifah mengaku juga telah menetapkan program kerja untuk 99 hari dengan membagi dalam tiga tahapan. Masing-masing tahapan dilakukan selama 33 hari kerja.

Tak hanya itu, Khofifah mengaku juga akan menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membicarakan masalah pencegahan korupsi. Khofifah ingin seluruh jajarannya di Pemprov serta para kepala daerah di Jatim memiliki komitmen dalam pencegahan korupsi.

"Kami benar-benar ingin langkah-langkah pencegahan bisa efektif dilakukan. Tidak hanya di pemprov, tetapi ASN di Jawa Timur para bupati dan wali kota itu pada posisi yang sama satu komitmen mengedepankan pada langkah-langkah pencegahan," ujarnya. (fer/eks)