Polri: Presiden Terima Informasi Benar soal Propaganda Rusia

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyebut Presiden Joko Widodo memperoleh informasi yang benar perihal penggunaan propaganda ala Rusia oleh pihak yang berkontestasi dalam Pemilu 2019. Jokowi diyakini memperoleh informasi dari banyak pihak mengenai hal itu.

Pernyataan tersebut diutarakan oleh Direktur Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Rachmad Wibowo dalam konferensi nasional yang dihelat Imparsial dan Fahmina Institute di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (15/2).

"Kami yakin presiden menerima informasi yang benar mengenai hal ini," kata Rachmad.

Rachmad tidak menyebut secara gamblang pihak yang menggunakan propaganda Rusia untuk kepentingan politik selama kampanye Pemilu 2019 berjalan. Baik itu peserta pilpres atau pileg.

Lihat juga: JK soal Serangan ke Prabowo: Jokowi Hanya Membalas

Dia hanya mengatakan bahwa Jokowi mendapat informasi yang banyak mengenai hal itu. Dengan kata lain, tidak asal memperoleh informasi.

"Tentunya Presiden tidak menerima informasi ini secara sepihak. Sudah audiensi dengan banyak pihak," tutur Rachmad.

Rachmad menjelaskan fenomena penggunaan propaganda yang dimaksud Jokowi memang mirip dengan yang terjadi di beberapa negara.

Dia mengatakan bahwa propaganda itu pertama kali ditulis oleh lembaga kajian strategis bernama RAND Corporation. Kemudian, lanjutnya, dikutip kembali oleh lembaga kajian strategis lainnya.

"Bahkan di Amerika Serikat sudah ada yang mengajukan gugatan ke sekelompok orang," ucap Rachmad.

Rachmad lalu mengatakan dirinya tidak bermaksud membela Jokowi. Dia menegaskan bahwa dirinya netral selaku anggota kepolisian.

"Saya tidak membela siapapun. Polri tetap netral," tutur Rachmad.

Usai acara konferensi nasional, CNNIndonesia.com berupaya mewawancara Rachmad untuk meminta penjelasan lebih rinci terkait propaganda Rusia di mata kepolisian. Namun, Rachmad keberatan untuk diwawancara.

Lihat juga: Soal Hoaks, Jokowi Sebut 40 Persen Warga Percaya Medsos

Jokowi pernah menyebut ada pihak yang menggunakan propaganda Rusia selama masa kampanye berjalan. Propaganda yang dimaksud yakni kerap menyebarkan kebohongan dan mendorong munculnya ketidakpercayaan hingga pesimisme di masyarakat.

"Enggak mikir ini memecah belah rakyat atau tidak, enggak mikir mengganggu ketenangan rakyat atau tidak, ini membuat rakyat khawatir atau tidak, membuat rakyat takut, enggak peduli," tutur Jokowi di hadapan relawan Sedulur Kayu dan Mebel di Aula De Tjolomadoe, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu (3/2).

Rusia melalui kedutaan besarnya di Jakarta angkat suara soal pernyataan "propaganda Rusia". Mereka menampik ikut campur dalam kontestasi politik dalam negeri Indonesia.

"Istilah ini sama sekali tidak berdasarkan pada realitas," demikian pernyataan Kedubes Rusia untuk Indonesia melalui akun Twitter resmi mereka, Senin (4/2).

Kedubes Rusia menjelaskan bahwa istilah yang kini digunakan "oleh kekuatan-kekuatan politik tertentu di Indonesia" itu direkayasa oleh Amerika Serikat ketika pemilihan umum pada 2016. Saat itu, AS menuding Rusia mengintervensi pilpres di negaranya demi kemenangan Donald Trump.

"Kami menggarisbawahi bahwa posisi prinsipil Rusia adalah tidak campur tangan pada urusan dalam negeri dan proses-proses elektoral di negara-negara asing, termasuk Indonesia yang merupakan sahabat dekat dan mitra penting kami," tulis Kedubes Rusia.
[Gambas:Video CNN] (bmw/ugo)