Lahan HGU Prabowo di Aceh Banyak Dikelola Eks Kombatan GAM

CNN Indonesia
Senin, 18 Feb 2019 19:49 WIB
Koordinator juru bicara BPN Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pengelolaan lahan oleh eks kombatan GAM di Aceh Tengah atas izin Prabowo Subianto.
Pengelolaan lahan oleh eks kombatan GAM di Aceh Tengah atas izin Prabowo Subianto. (REUTERS/Willy Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut lahan yang dikuasai Prabowo di Aceh Tengah seluas 120 ribu hektare saat ini dikelola oleh mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Dikatakan Dahnil para kombatan itu memanfaatkan lahan atas seizin Prabowo.

"Kombatan-kombatan GAM di Aceh itu banyak memanfaatkan tanah-tanah itu atas izin Pak Prabowo," kata Dahnil di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (18/2).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Dahnil mengatakan karena hal itu lah Prabowo lantas mengklaim diri sebagai patriot, saat disinggung soal kepemilikan lahan di Aceh Tengah dan Kalimantan Timur. Lewat pemanfaatan lahan oleh mantan kombatan GAM, kata Dahnil, Prabowo berperan dalam proses rekonsiliasi pasca konflik GAM dan RI. 

"Justru tanah yang di HGU kan kepada Pak Prabowo itu digunakan sepenuhnya untuk masyarakat. Kenapa kemudian beliau menyebutkan 'saya patriotik saya nasionalis', Pak Prabowo punya kontribusi besar terhadap upaya rekonsiliasi dengan cara pendekatan ekonomi seperti itu," kata Dahnil.

"Jadi teman-teman kombatan Aceh itu merasa terbantu dengan lahan yang di HGU kan kepada Pak Prabowo. Ingat itu bukan milik Pak Prabowo, Tapi beliau malah membayar, kira-kira begitu," kata dia.

Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno mengaku menyayangkan pernyataan Jokowi saat debat kedua yang menyinggung ratusan ribu hektar tanah yang dikelola Prabowo.

Menurut Sandi penyataan Jokowi secara gamblang telah menyerang pribadi Prabowo. Hal itu disebutnya sangat berlawanan dengan aturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Iya kami menganggapnya itu menyerang pribadi. Saya gak mau ngomong itu (etis atau tidak) biar masyarakat yang menilai," kata Sandi.

"Kesepakatan kan tak menyerang pribadi, karena kan ini tentang Indonesia. Kesepakatan kita adalah bagaimana membangun Indonesia lebih baik," katanya.

(tst/wis)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER