Jakarta, CNN Indonesia -- Koalisi LSM mempertanyakan komitmen
Joko Widodo dan
Prabowo Subianto selaku calon presiden terkait keselamatan rakyat dan lingkungan di wilayah pesisir. Koalisi LSM ini terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), KontraS, dan Koalisi Rakyat untuk Peradilan Perikanan (Kiara).
Pasalnya, mereka menilai baik Jokowi maupun Prabowo tidak menyinggung isu tersebut di debat capres kedua, Minggu (17/2) lalu.
Padahal, krisis dan masalah di pesisir masih banyak ditemukan mulai dari ekspansi pertambangan dan migas, perkebunan sawit dan tebu, reklamasi pantai, hingga pengembangan kawasan wisata berbasis industri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kiara misalnya, mencatat pengembangan pariwisata berbasis industri di pulau-pulau terluar justru mengancam hajat hidup dan lingkungan masyarakat pesisir.
Direktur Walhi Nusa Tenggara Timur (NTT) Umbu Wulung menanggapi catatan Kiara tersebut. Menurut Umbu, hal itu terjadi karena proyek pembangunan pariwisata di NTT berdampak pada perampasan dan terpisahnya masyarakat pesisir dan pulau kecil dari laut yang merupakan ruang hidup mereka.
"Ketika Flores dan Labuan Bajo jadi koridor pariwisata nasional tentu sangat berdampak pada kami di Flores dan sekitarnya," kata Umbu, di Kantor JATAM, Jakarta, Rabu (20/2).
Perwakilan Kiara, Susan Herwati menambahkan kedua capres juga tidak menyoroti persoalan proyek reklamasi di kawasan pesisir yang meningkat tajam. Pihaknya mencatat proyek reklamasi meningkat pesat selama dua tahun terakhir dari 16 kawasan di 2016 menjadi 42 kawasan pada 2018. Proyek reklamasi itu tersebar dari Sabang sampai Merauke.
"Padahal, proyek reklamasi ini telah merusak ekosistem, merampas ruang hidup nelayan dan petambak garam, dan sebagian besar hanya untuk memenuhi kepentingan perluasan properti," kata dia.
Karena itu, baik Jatam, Kiara, Walhi, dan KontraS menilai persoalan pesisir seharusnya menjadi perhatian serius bagi kedua capres. Pasalnya, pesisir dan pulau-pulau kecil ini memiliki segudang sumber daya yang mampu menunjang pembangunan dan kebutuhan pangan.
(sah/osc)