PKS: Lahan Erick Thohir Jauh Lebih Banyak dari Prabowo

CNN Indonesia | Kamis, 21/02/2019 17:10 WIB
PKS: Lahan Erick Thohir Jauh Lebih Banyak dari Prabowo Lahan PT Adaro Energy yang sebagian sahamnya dimiliki kakak Ketua TKN Erick Thohir tercatat memiliki luas 482.171 hektare tersebar di Kalimantan dan Sulawesi. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk buka-bukaan soal kepemilikan lahan yang dimiliki oleh anggota timsesnya di Pilpres 2019.

Ia lantas menyebut penguasaan lahan yang dimiliki Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Erick Thohir lebih banyak ketimbang yang dimiliki Prabowo Subianto saat ini.

"Sama seperti kemarin Walhi kan menantang Pak Jokowi untuk membuka data lahan yang dikuasai oleh orang-orang tim pemenangan nasionalnya pak Jokowi, ternyata yang dimiliki pak Erick Thohir jauh lebih banyak daripada yang dikuasakan pak Prabowo," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Kamis (21/2).


Data dari Auriga Nusantara menyebut lahan PT Adaro Energy Tbk, perusahaan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Garibaldi Thohir, kakak Ketua TKN Erick Thohir memiliki luas 482.171 hektar. Lahan itu diketahui tersebar di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
PKS: Lahan Erick Thohir Jauh Lebih Banyak dari PrabowoHidayat Nur Wahid. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)


Lebih lanjut, Hidayat menyatakan Prabowo mendapatkan lahan HGU di Aceh dan Kalimantan dengan mengikuti mekanisme yang berlaku.

Ia menegaskan lahan itu tak didapatkan Prabowo secara gratis dari warisan mantan mertuanya, Presiden RI Ke-2 Soeharto.

Terlebih lagi, kata dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla telah bersaksi bahwa Prabowo telah membeli lahan itu sesuai ketentuan dan dibayar secara tunai.

"Kesaksian dari Pak JK jelas itu, bahwa HGU itu terjadi pada 2004 setelah lama pak Soeharto lengser dan itu melalui mekanisme terbuka bahkan beliau membayar cash," kata dia.


Melihat hal itu, Hidayat menyarankan agar semua pihak yang memiliki keterkaitan dengan berbagai masalah yang menyangkut sektor publik untuk segera mengklarifikasi lebih lanjut.

Hal itu bertujuan agar klarifikasi itu dapat dinilai dan diuji oleh masyarakat sehingga tak menimbulkan kebingungan di tengah-tengah masyarakat

"Kata kuncinya adalah bahwa semua sekarang ini sudah menjadi masalah publik sebaiknya semua pihak terkait memberikan klarifikasi di tingkat publik, untuk kemudian diuji oleh publik," kata dia.

(rzr/DAL)