Jokowi 'Tutup Telinga' Tudingan Sertifikat Tanah Tak Berguna
CNN Indonesia
Jumat, 22 Feb 2019 11:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tak peduli dengan orang-orang yang menyebut program pembagian sertifikat tanah gratis kepada masyarakat tidak penting. Jokowi menegaskan program tersebut akan tetap pihaknya lanjutkan.
Hal itu disampaikan Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah kepada 2.000 warga di Gelanggang Remaja, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2). Jokowi menyatakan sertifikat penting bagi masyarakat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah.
"Kalau ada orang yang menyampaikan bagi-bagi sertifikat enggak ada gunanya, ya silakan, enggak apa-apa ada yang ngomong seperti itu. Tapi tetap program ini akan terus kami lanjutkan," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan bahwa ada 126 juta bidang tanah yang harus bersertifikat di seluruh Indonesia. Namun, kata Jokowi baru sekitar 46 juta bidang tanah yang bersertifikat pada 2015.
Jokowi memerintahkan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada warga. Menurutnya, dirinya menargetkan mencetak 5 juta sertifikat tanah pada 2017, dan 7 juta pada 2018.
"Alhamdulillah semua target terlampaui. Tahun-tahun sebelumnya, setahun hanya keluar 500 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia," ujarnya.
Jokowi mengaku bahagia hari ini karena para warga yang hadir telah menerima sertifikat tanah. Calon presiden nomor 01 mengatakan bahwa pembagian sertifikat tanah tidak hanya dilakukan di Jakarta tetapi juga kepada rakyat di seluruh Indonesia.
Menurut Jokowi, pihaknya ingin semua warga memiliki sertifikat atas tanah yang mereka miliki untuk menghindari konflik. Pasalnya, mantan wali kota Solo itu mengaku kerap mendengar banyak terjadi konflik tanah di tengah masyarakat lantaran masih belum memiliki sertifikat.
"Oleh sebab itu kalau bapak semuanya sudah pegang yang namanya sertifikat ini, enak. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas yang kita miliki," kata Jokowi.
Masalah pembagian sertifikat tanah sempat disinggung calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto saat debat kedua di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pembagian sertifikat tanah itu dinilai oleh Prabowo berdampak buruk bagi masa depan Indonesia.
"Kami punya pandangan strategis yang berbeda, yang dilakukan bapak Jokowi dan pemerintahannya menarik dan populer untuk 1-2 generasi tapi tanah tidak tambah," kata Prabowo saat debat, Minggu (17/2).
"Jadi kalau bapak bangga bagi-bagi sertifikat 12 juta, pada saatnya kita enggak punya lahan untuk dibagi, jadi bagimana nanti masa depan?," tambah Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Kritikan Prabowo dibalas Jokowi sampai menyinggung kepemilikan tanah Prabowo.
"Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya," ujar Jokowi.
(fra/ain)
Hal itu disampaikan Jokowi saat penyerahan sertifikat tanah kepada 2.000 warga di Gelanggang Remaja, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (22/2). Jokowi menyatakan sertifikat penting bagi masyarakat sebagai tanda bukti hukum atas kepemilikan tanah.
"Kalau ada orang yang menyampaikan bagi-bagi sertifikat enggak ada gunanya, ya silakan, enggak apa-apa ada yang ngomong seperti itu. Tapi tetap program ini akan terus kami lanjutkan," kata Jokowi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi memerintahkan Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada warga. Menurutnya, dirinya menargetkan mencetak 5 juta sertifikat tanah pada 2017, dan 7 juta pada 2018.
"Alhamdulillah semua target terlampaui. Tahun-tahun sebelumnya, setahun hanya keluar 500 ribu sertifikat yang keluar di seluruh Indonesia," ujarnya.
Jokowi mengaku bahagia hari ini karena para warga yang hadir telah menerima sertifikat tanah. Calon presiden nomor 01 mengatakan bahwa pembagian sertifikat tanah tidak hanya dilakukan di Jakarta tetapi juga kepada rakyat di seluruh Indonesia.
Menurut Jokowi, pihaknya ingin semua warga memiliki sertifikat atas tanah yang mereka miliki untuk menghindari konflik. Pasalnya, mantan wali kota Solo itu mengaku kerap mendengar banyak terjadi konflik tanah di tengah masyarakat lantaran masih belum memiliki sertifikat.
"Oleh sebab itu kalau bapak semuanya sudah pegang yang namanya sertifikat ini, enak. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas yang kita miliki," kata Jokowi.
Masalah pembagian sertifikat tanah sempat disinggung calon presiden nomor 02 Prabowo Subianto saat debat kedua di pemilihan presiden (Pilpres) 2019. Pembagian sertifikat tanah itu dinilai oleh Prabowo berdampak buruk bagi masa depan Indonesia.
"Kami punya pandangan strategis yang berbeda, yang dilakukan bapak Jokowi dan pemerintahannya menarik dan populer untuk 1-2 generasi tapi tanah tidak tambah," kata Prabowo saat debat, Minggu (17/2).
"Jadi kalau bapak bangga bagi-bagi sertifikat 12 juta, pada saatnya kita enggak punya lahan untuk dibagi, jadi bagimana nanti masa depan?," tambah Prabowo.
[Gambas:Video CNN]
Kritikan Prabowo dibalas Jokowi sampai menyinggung kepemilikan tanah Prabowo.
"Saya tahu pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan pada masa pemerintahan saya," ujar Jokowi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK