Bawaslu Didesak Usut Dugaan Langgar Pemilu di Munajat 212

CNN Indonesia | Jumat, 22/02/2019 14:48 WIB
Bawaslu Didesak Usut Dugaan Langgar Pemilu di Munajat 212 Suasana penjagaan di pintu masuk VIP malam munajat 212 oleh FPI, Kamis (21/2) malam. (CNN Indonesia/Bintoro Agung Sugiharto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kaka Suminta mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menelusuri dugaan pelanggaran pemilu, kampanye rapat umum di luar jadwal dalam acara Malam Munajat 212 yang digelar di Monumen Nasional (Monas), Kamis (21/2).

Seperti diketahui, kampanye rapat umum di tempat terbuka baru boleh dilakukan pasangan calon (paslon) Pilpres 2019 pada 24 Maret-13 April mendatang.

"Bawaslu harus keluar dari zona nyamannya untuk menghadirkan keadilan pemilu," kata Kaka saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (22/2).


Mulanya, acara semalam digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta. Meski diklaim sebagai agenda nonpolitik, namun banyak tokoh politik yang mengacungkan pose dua jari ala pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di acara tersebut. Sambutan dari mereka pun bernuansa politik.

Kaka menilai Bawaslu harus berani mengambil sikap. Apalagi, kata Kaka, nuansa politis tidak hanya nampak di Malam Munajat 212, tetapi juga di beberapa acara keagamaan lainnya. Kaka menganggap Bawaslu tak boleh diam.

"Beberapa acara keagamaan di Jakarta juga diwarnai oleh kampanye terselubung yang terkesan ada pembiaran oleh Bawaslu," ucap Kaka.


Kaka mengamini tidak ada ajakan-ajakan untuk memilih salah satu paslon peserta pilpres 2019 dalam Malam Munajat 212. Akan tetapi, Kaka menilai ada sejumlah unsur lain yang bisa dijadikan dasar oleh Bawaslu untuk menelusuri.

Contohnya adalah pose dua jari ala pendukung paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang ditunjukkan tokoh politik serta massa yang hadir. Pose dua jari yang dimaksud yakni ibu jari atau jempol dan telunjuk diacungkan bersamaan.

Menurut Kaka, gestur itu masuk unsur keberpihakan kepada salah satu paslon. Terlebih, itu semua dilakukan di masa kampanye dan di tempat terbuka yang dihadiri ribuan orang.

"Dari sisi yuridis ada unsur ajakan dan gestur yang bisa dinilai sebagai keberpihakan kepada salah satu capres. Ini merupakan bagian dari kampanye yang dalam UU tidak bersifat akumulatif," kata Kaka.


Nyali Bawaslu Ditagih Usut Pelanggaran Pemilu di Munajat 212Malam Munajat 212. (CNN Indonesia/Novitasari)

Kaka mengatakan seharusnya segala acara nonkampanye steril dari gestur maupun ajakan yang bernuansa politis. Termasuk acara keagamaan seperti Malam Munajat 212. Jika itu terus terjadi lantaran Bawaslu tidak bergerak, lanjut Kaka, maka marwah kontestasi pemilu tercoreng lantaran ada peraturan yang kemungkinan terlanggar.

"Termasuk hadirmya anak-anak di bawah umur yang menyaksikan pernyataan yang bernada kampanye bahkan bernuanasa kebencian," ucap Kaka.

Kaka tidak bermaksud mendesak Bawaslu untuk memutuskan bahwa Malam Munajat 212 mengandung kampanye terselubung. Dia hanya meminta Bawaslu agar mengusut itu semua. Selebihnya, tinggal Bawaslu yang menentukan, asal proses penelusuran telah dijalankan.

"Bawaslu kan memiliki sumber daya sampai tingkat kelurahan. Saya pikir tak ada daerah yang tak menjadi wilayah pengawasan Bawaslu.


Seperti diketahui, MUI DKI Jakarta menggelar Malam Munajat 212 di Monas pada Kamis malam (21/2). Acara dimulai dengan salat Maghrib berjamaah hingga tengah malam.

Rangkaian acara di Malam Munajat 212 tidak hanya diisi dengan doa-doa untuk keselamatan bangsa, tetapi juga ada sambutan dari tokoh-tokoh politik yang hadir. Sebut saja Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon.

Saat memberi sambutan, mereka menyinggung soal kontestasi pemilihan presiden. Fadli Zon, misalnya, bicara soal kondisi ekonomi yang makin sulit. Dia lantas memancing massa untuk meneriakkan solusi yang patut dilakukan.

"Ganti presiden," pekik massa.

Nyali Bawaslu Ditagih Usut Pelanggaran Pemilu di Munajat 212Fadli Zon. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Sementara itu, Bawaslu sendiri telah memastikan akan melakukan kajian terhadap dugaan pelanggaran tersebut.

Anggota Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan saat ini pihaknya masih mengkaji temuan-temuan di lapangan. Bagja menjelaskan kasus ini ditangani Bawaslu DKI karena tempat kejadian berada di wilayah ibu kota Republik Indonesia tersebut.

"Kita masih lihat, teman-teman Bawaslu DKI masih membahasnya," kata Bagja saat dihubungi, Jumat (22/2).




(bmw/ain)