Setuju Ombudsman, Gerindra Minta Pemerintah Transparan HGU
CNN Indonesia
Sabtu, 23 Feb 2019 07:02 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kabinetnya untuk untuk transparan dan membuka informasi seluas-luasnya mengenai data lahan Hak Guna Usaha (HGU) di seluruh Indonesia.
Muzani pun mendukung imbauan anggota Ombudsman Alamsyah yang mendesak pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Agung soal informasi HGU tersebut. Pembukaan informasi HGU tersebut, katanya, bertujuan untuk menunjukan siapa aktor-aktor yang menguasai kepemilikan lahan tersebut.
"Ya untuk transparansi supaya jelas, perusahaan keluarga ini menguasai tanah berapa gede, nanti salah-salah malah ga ada orang yang kebagian [lahan]," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).
Muzani menyatakan seharusnya pemerintah dapat membuka data-data kepemilikan HGU itu tanpa diminta. Sebab, kata dia, Mahkamah Agung telah memerintahkan keterbukaan informasi publik melalui putusan MA nomor 121 K/TUN/2017.
"Ya sebenarnya tanpa disuruh harusnya itu dibuka karena ada aturannya," kata Muzani.
Muzani menegaskan negara merupakan entitas yang memiliki kewenangan menguasai dan mengelola dan menguasai seluruh lahan yang ada di Indonesia.
Guna mengelola lahan itu, ia menyatakan pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya itu kepada kelompok tertentu atau perusahaan melalui mekanisme yang berlaku.
Melihat hal itu, Muzani menyatakan seharusnya pemerintah dapat dengan mudah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat lahan-lahan HGU tersebut diberikan kepada pihak mana saja.
"Jadi seharusnya negara yamg diberi kewenangan itu harus memberikan penjelasan kepada rakyat diberikan kepada siapa saja [lahan itu]. Itu akan ketahuan, karena datanya menunjukan 1 persen penduduk indonesia menguasai 50 persen dari tanah yang ada," kata Muzani.
Ditempat yang sama, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan seharusnya pemerintah tak perlu takut untuk membuka data-data lahan HGU tersebut.
"Ya enggak perlu takut. Jadi menurut saya ya dibuka saja semuanya," kata Ferry.
Ferry menyatakan data HGU itu patut untuk dibuka ke publik agar data tersebut tak digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
"Iya jadi kan bagus itu, karena begini, takutnya [bila tak dibuka] digunakan secara politis, itu enggak sehat," kata mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada kabinet kerja di bawah kepresidenan Jokowi tersebut.
[Gambas:Video CNN] (rzr/kid)
Muzani pun mendukung imbauan anggota Ombudsman Alamsyah yang mendesak pemerintah mematuhi keputusan Mahkamah Agung soal informasi HGU tersebut. Pembukaan informasi HGU tersebut, katanya, bertujuan untuk menunjukan siapa aktor-aktor yang menguasai kepemilikan lahan tersebut.
"Ya untuk transparansi supaya jelas, perusahaan keluarga ini menguasai tanah berapa gede, nanti salah-salah malah ga ada orang yang kebagian [lahan]," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (22/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya sebenarnya tanpa disuruh harusnya itu dibuka karena ada aturannya," kata Muzani.
Muzani menegaskan negara merupakan entitas yang memiliki kewenangan menguasai dan mengelola dan menguasai seluruh lahan yang ada di Indonesia.
Guna mengelola lahan itu, ia menyatakan pemerintah dapat mendelegasikan kewenangannya itu kepada kelompok tertentu atau perusahaan melalui mekanisme yang berlaku.
Melihat hal itu, Muzani menyatakan seharusnya pemerintah dapat dengan mudah untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat lahan-lahan HGU tersebut diberikan kepada pihak mana saja.
"Jadi seharusnya negara yamg diberi kewenangan itu harus memberikan penjelasan kepada rakyat diberikan kepada siapa saja [lahan itu]. Itu akan ketahuan, karena datanya menunjukan 1 persen penduduk indonesia menguasai 50 persen dari tanah yang ada," kata Muzani.
Ditempat yang sama, Direktur Relawan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Mursyidan Baldan, menyatakan seharusnya pemerintah tak perlu takut untuk membuka data-data lahan HGU tersebut.
"Ya enggak perlu takut. Jadi menurut saya ya dibuka saja semuanya," kata Ferry.
Ferry menyatakan data HGU itu patut untuk dibuka ke publik agar data tersebut tak digunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu.
"Iya jadi kan bagus itu, karena begini, takutnya [bila tak dibuka] digunakan secara politis, itu enggak sehat," kata mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional pada kabinet kerja di bawah kepresidenan Jokowi tersebut.
[Gambas:Video CNN] (rzr/kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK